Presentasi Kelompok 3

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA, KODE ETIK INTOSAI, DAN PERENCANAAN AUDIT

 

MAKALAH

(Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Audit Sektor Publik )

 

Oleh

Kelompok 3

1.       Andi Rahmat Thaib

2.       Freni Dularman

3.       Weyni Awin Mokoginta

4.       Amanah Jati Larasati

5.       Sri Wahyuni Tahir

6.       Fidyawati Rahim

7.       Ritawati Mahmud

8.       Destika Ramin

9.       Ariyanto Sapeni

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2013

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas hidayah-Nyalah akhirnya penulisan makalah ini dapat diselesaikan walaupun hanya dalam bentuk yang sederhana. Makalah yang berjudul “KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA, KODE ETIK INTOSAI, DAN PERENCANAAN AUDIT” ini sengaja disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sektor Publik.

Penulis menyadari sepenuhnya banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam penulisan makalah ini. Namun, berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak akhirnya semua itu mampu penulis hadapi. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil, sejak tahap perencanaan, penyusunan, pengetikan, dan perampungan makalah ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulisan makalah ini telah diupayakan kesempurnaannya. Namun, tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekeliruan di sana-sini. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan dengan hati terbuka demi kesempurnaan penulisan makalah pada masa-masa yang akan datang. Akhir kata, semoga makalah sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang sempat membacanya.

 

 

Gorontalo,    April 2013

 

Penulis

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.Latar Belakang

Kode etik adalah nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yanh harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi.

 Karena kode etik merupakan wujud dari komitmen moral organisasi, kode etik harus berisi mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, apa yang harus didahulukan dan apa yang boleh dikorbankan oleh profesi ketika menghadapi situasi konflik atau dilematis, tujuan dan cita-cita luhur profesi, dan bahkan sanksi yang akan dikenakan kepada anggota profesi yang melanggar kode etik. Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius, namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri, dan pada saat yang sama, akan membangun suasana etis di lingkungan kerja.

Kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat.

Dalam hal audit , sangat siperlukan kode etik . INTOSAI menyatakan bahwa auditor tidak hanya bersifat independen terhadap auditan dan pihak lainnya, tetapi juga harus obyektif dalam menghadapi berbagai masalah yang direview.

Suatu audit, sama seperti proses-proses lainnya, menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menyediakan suatu jasa/layanan. Oleh karena itu, persiapan dan perencanaan yang seksama diperlukan sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyediakan jasa terbaik kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil audit dan pihak-pihak yang membayar auditor untuk waktu dan usahanya. Output dari perencanaan audit adalah rencana audit tertulis untuk melakukan pekerjaan lapangan.

 

1.2.Rumusan Masalah

1.2.1.      Apa itu Kode Etik Akuntan Indonesia ?

1.2.2.      Apa itu Kode Etik INTOSAI ?

1.2.3.      Bagaimana Perencanaan Audit ?

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1.KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan disebut dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa IAI adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan           di Indonesia. Anggota IAI meliputi auditor dalam berbagai jenisnya (auditor independen/publik, auditor intern dan auditor pemerintah), akuntan manajemen, dan akuntan pendidik. Oleh sebab itu, kode etik IAI berlaku bagi semua anggota IAI, tidak terbatas pada akuntan anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Kode Etik Akuntan Indonesia mempunyai struktur seperti kode etik AICPA yang meliputi prinsip etika, aturan etika dan interpretasi aturan etika yang diikuti dengan tanya jawab dalam kaitannya dengan interpretasi aturan etika. Prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik IAI ada 8 (delapan), yaitu:

1.      Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua kegiatan yang dilakukan.

2.      Kepentingan Umum (Publik)

Setiap akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen pada profesional.

3.      Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4.      Obyektivitas

Setiap akuntan harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5.      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati – hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa auditan atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6.      Kerahasiaan

Setiap akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7.      Perilaku Profesional

Setiap akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8.      Standar Teknis

Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

 

2.2.KODE ETIK INTOSAI

Kode etik INTOSAI terdiri dari:

1.      Integritas

Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan oleh auditor ketika memunculkan keunggulan personal ketika memberikan layanan professional kepada instansi tempat auditor bekerja dan kepada auditannya. Misalnya, auditor seringkali menghadapi situasi di mana terdapat berbagai alternative penyajian informasi yang dapat menciptakan gambaran keuangan atau kinerja yang berbeda-beda. Dengan berbagai tekanan yang ada untuk memanipulasi fakta-fakta, auditor yang berintegritas mampu bertahan dari berbagai tekanan tersebut sehingga fakta-fakta tersaji seobyektif mungkin. Auditor perlu mendokumentasikan setiap pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam situasi penuh tekanan tersebut.

2.      Obyektivitas

Dalam paragaraf 15 dan 18, INTOSAI menyatakan bahwa auditor tidak hanya bersifat independen terhadap auditan dan pihak lainnya, tetapi juga harus obyektif dalam menghadapi berbagai masalah yang direview. Auditor yang obyektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan. Dalam mengambil keputusan atau tindakan, ia tidak boleh bertindak atas dasar prasangka atau bias, pertentangan kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain. Obyektivitas ini dipraktikkan ketika auditor mengambil keputusan-keputusan dalam kegiatan auditnya. Auditor yang obyektif adalah auditor yang mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia, dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain. Obyektivitas auditor dapat terancam karena berbagai hal. Situasisituasi tertentu dapat menghadapkan auditor pada tekanan yang mengancam obyektivitasnya, seperti hubungan kekerabatan antara auditor dengan pejabat yang diaudit. Obyektivitas auditor juga dapat terancam karena tekanantekanan pihak-pihak tertentu, seperti ancaman secara fisik. Untuk itu, auditor harus tetap menunjukkan sikap rasional dalam mengidentifikasi situasi-situasi atau tekanan-tekanan yang dapat mengganggu obyektivitasnya. Ketidakmampuan auditor dalam menegakkan satu atau lebih prinsip-prinsip dasar dalam aturan etika karena keadaan atau hubungan dengan pihak-pihak tertentu menunjukkan indikasi adanya kekurangan obyektivitas. Hubungan finansial dan non-finansial dapat mengganggu kemampuan auditor dalam menjalankan prinsip obyektivitas. Misalnya, auditor memegang jabatan komisaris bersama-sama dengan auditan pada suatu perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi obyektivitas auditor tersebut ketika mengaudit auditan. Transaksi peminjaman dari auditan atau investasi pada auditan dapat mendorong auditor menyajikan temuan audit yang berbeda dengan keadaan sebenarnya, terutama bila temuan tersebut berpengaruh terhadap keuangannya.

3.      Kompetensi dan Kehati-hatian

Agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, auditor harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Untuk itu auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan praktik, ketentuan, dan teknik-teknik yang terbaru. Berdasarkan prinsip dasar ini, auditor hanya dapat melakukan suatu audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. Berkenaan dengan kompetensi, untuk dapat melakukan suatu penugasan audit, auditor harus dapat memperoleh kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pendidikan dan pelatihan ini dapat bersifat umum dengan standar tinggi yang diikuti dengan pendidikan khusus, sertifikasi, serta pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh ini harus selalu dipertahankan dan dikembangkan dengan terus-menerus mengikuti perkembangan dalam profesi akuntansi, termasuk melalui penerbitan penerbitan nasional dan internasional yang relevan dengan akuntansi, auditing, dan keterampilan-keterampilan teknis lainnya.

4.      Kerahasiaan

Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi tersebut merupakan hak milik auditan, untuk itu auditor harus memperoleh persetujuan khusus apabila akan mengungkapkannya, kecuali adanya kewajiban pengungkapan karena peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan ini harus dijaga sampai kapanpun bahkan ketika auditor telah berhenti bekerja pada instansinya. Dalam prinsip kerahasiaan ini juga, auditor dilarang untuk menggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, misalnya untuk memperoleh keuntungan finansial.

Prinsip kerahasiaan tidak berlaku dalam situasi-situasi berikut:

          Pengungkapan yang diijinkan oleh pihak yang berwenang, seperti auditan dan instansi tempat ia bekerja. Dalam melakukan pengungkapan ini, auditor harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, tidak hanya dirinya, auditan, instansinya saja, tetapi juga termasuk pihak-pihak lain yang mungkin terkena dampak dari pengungkapan informasi ini.

          Pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang – undangan, seperti tindak pidana pencucian uang, tindakan KKN, dan tindakan melanggar hukum lainnya.

          Pengungkapan untuk kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan undang-undang.

Bila auditor memutuskan untuk mengungkapkan informasi karena situasi – situasi di atas, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

          Fakta-fakta yang diungkapkan telah mendapat dukungan bukti yang kuat atau adanya pertimbangan profesional penentuan jenis pengungkapan ketika fakta-fakta tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat.

          Pihak-pihak yang menerima informasi adalah pihak yang tepat dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak atas dasar informasi tersebut.

          Perlunya nasihat hukum yang profesional atau konsultasi dengan organisasi yang tepat sebelum melakukan pengungkapan informasi.

 

2.3.PERENCANAAN AUDIT

Suatu audit, sama seperti proses-proses lainnya, menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menyediakan suatu jasa/layanan. Oleh karena itu, persiapan dan perencanaan yang seksama diperlukan sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyediakan jasa terbaik kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil audit dan pihak-pihak yang membayar auditor untuk waktu dan usahanya. Output dari perencanaan audit adalah rencana audit tertulis untuk melakukan pekerjaan lapangan. Output ini juga berisi pernyataan tujuan audit berupa apa yang akan dihasilkan dari audit dan karenanya menunjukkan apa yang akan dilaporkan oleh auditor. Formulasi tujuan-tujuan audit dilakukan melalui proses langkah demi langkah yang meliputi pemilihan aspek-aspek keuangan dan/atau kinerja dan/atau aspek lain yang secara khusus diidentifikasikan dalam tahapan survei awal, mengonfirmasikan apa yang auditor inginkan atau ingin pelajari, dan menetapkan tujuan-tujuan audit.

Dalam banyak literatur auditing, tahapan persiapan audit sering disamakan dengan tahapan perencanaan audit. Di sisi lain, beberapa literature auditing membedakan kedua tahapan ini. Tahapan persiapan audit berisi berbagai kegiatan berkenaan dengan penerimaan penugasan audit dan perolehan berbagai informasi yang diperlukan untuk mengembangkan perencanaan audit dan program audit secara menyeluruh. Suatu perencanaan audit yang baik akan mendukung auditor melaksanakan penugasan dengan efektif dan efisien. Informasi yang cukup mengenai penugasan akan membantu auditor dalam merencanakan pengujian dan prosedur audit lain yang sesuai. Bila, misalnya, auditor ketika melakukan pengumpulan bukti dan pengujian-pengujian menyadari bahwa prosedur/pengujian yang telah direncanakan sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan dan gagal mengumpulkan bukti yang kompeten, ia akan mencoba prosedur-prosedur lain untuk memperbaiki tindakannya. Bayangkan bila hal ini sering terjadi, proses audit akan bertambah panjang dan biaya yang dikeluarkan akan semakin besar.

Berdasarkan cakupan perencanaan, perencanaan audit dapat dikategorikan dalam dua kelompok utama perencanaan, perencanaan organisasi audit dan perencanaan penugasan audit. Perencanaan organisasi audit dapat dirinci menjadi dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, yang sering disebut sebagai rencana strategis, dan perencanaan jangka pendek yang biasanya dalam jangka waktu satu tahun, yang disebut perencanaan operasional. Perencanaan penugasan audit adalah perencanaan untuk setiap penugasan yang dilakukan oleh tim audit.

Perencanaan organisasi merupakan metode yang digunakan auditor untuk membagi waktunya pada masing-masing penugasan dan pada masing – masing auditan. Setiap organisasi audit memiliki kewajiban berdasarkan undang-undang maupun kewajiban lain yang harus dipenuhi untuk setiap auditan. Dalam rangka memenuhi kewajiban ini, beberapa penugasan audit harus dilaksanakan setiap periode. Untuk itu, organisasi audit akan membuat rencana strategis yang mencakup setiap auditan untuk memastikan semua penugasan yang direncanakan untuk setiap auditan memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam suatu tahun anggaran tertentu. Rencana strategis ini menjadi dirinci dalam rencana operasional. Lembaga audit harus memastikan bahwa lembaga ini memiliki sumber daya yang cukup untuk melayani para auditannya, baik saat ini maupun di masa depan, yang dituangkan dalam rencana operasional.

1.      Perencanaan Lembaga Audit

Lembaga audit sektor publik, baik internal maupun eksternal, umumnya memiliki tugas yang lebih luas daripada akuntan publik. Misalnya, Bawasda mempunyai tugas-tugas tertentu yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mulai dari pemeriksaan keuangan sampai dengan pemeriksaan investigasi adanya kecurangan (KKN). Sifat praktik sektor public yang beragam mengharuskan suatu rencana strategis dirancang untuk menetapkan audit prioritas pada jangka menengah (satu sampai lima tahun). Dengan melakukan perencanaan strategis, pekerjaan-pekerjaan prioritas dapat ditetapkan. Sumber daya yang ada dan kebutuhan pelatihan sumber daya kemudian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan input yang memadai untuk menghasilkan output audit yang diinginkan.

Lembaga audit dapat memberikan layanan-layanan kepada berbagai lembaga auditan. Untuk setiap auditan, lembaga audit mungkin memiliki berbagai tugas dan setiap tugas ini mungkin memerlukan beberapa penugasan audit individual. Rencana strategis mengorganisasikan berbagai penugasan berbeda ini ke dalam seperangkat penugasan yang koheren dan menghasilkan suatu kerangka kerja untuk layanan-layanan audit yang efektif dan efisien.

Ketika suatu lembaga audit memiliki lebih dari satu lembaga auditan, sumber daya yang dimiliki harus didistribusikan kepada setiap lembaga auditan ini. Inspektorat Jendral suatu departemen dapat menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk melayani departemen bersangkutan dan sebagian kecil waktunya untuk melayani lembaga-lembaga di pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan jasa keahlian tertentu. Demikian juga, Bawasda harus melayani beberapa lembaga pemerintah daerah. Dalam kedua situasi ini, sumber daya yang dimiliki Itjen dan Bawasda harus dialokasikan kepada beberapa auditan berbeda. Basis alokasinya biasanya sederhana: kebutuhan sumber daya biasanya sudah disetujui bersama dengan auditan dalam bentuk orang-hari kerja.

2.      Perencanaan Strategis untuk Setiap Auditan

Lembaga audit biasanya akan mengarahkan usahanya pada penugasan – penugasan yang akan mencakup semua bidang yang secara finansial signifikan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditannya. Lembaga audit hanya akan berkonsentrasi pada bidang-bidang yang dianggap material. Selain itu, lembaga audit juga harus mempertimbangkan untuk memeriksa bidang-bidang yang memiliki risiko signifikan terjadinya salah saji keuangan, pengendalian intern yang buruk atau aktivitas yang tidak efisien dan efektif. Beberapa penugasan audit mungkin akan mencakup bidang-bidang yang memiliki risiko audit yang substansial dan juga material. Jelaslah bahwa lembaga audit harus mempertimbangkan semua kemungkinan penugasan pada satu auditan berdasarkan materialitas dan risikonya sebelum lembaga tersebut memutuskan tingkat kepentingan setiap penugasan secara relatif.

a.       Akuntabilitas

Semua tugas auditor pasti dikaitkan dengan peranan utamanya yaitu meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan pandangan ini, semua jenis audit, apakah itu audit keuangan, audit kinerja ataupun audit dengan tujuan tertentu, merupakan komponen-komponen yang penting dalam suatu peranan audit yaitu meningkatkan akuntabilitas. Tidak satupun jenis audit yang dapat dipandang lebih penting daripada yang lainnnya karena yang selalu dinilai adalah kegiatan audit secara keseluruhan dari lembaga audit. Sebagai konsekuensinya, lembaga audit harus memandang keseluruhan penugasan audit dalam rencana strategis sebagai suatu penugasan audit tunggal yang sangat besar.

Konsep materialitas dan risiko yang didiskusikan di atas perlu diaplikasikan ke dalam setiap jenis pekerjaan audit yang berbeda dari seluruh layanan audit kepada setiap auditan. Permasalahan yang akan timbul adalah bagaimana lembaga audit akan mengukur materialitas dan risiko untuk setiap fungsi auditan untuk setiap jenis audit.

b.      Penilaian Materialitas dan Risiko secara Obyektif dan Subyektif

Bila auditor memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dengan menggunakan sampling statistik, seperti sampling unit moneter, maka pengukuran materialitas dan risiko dapat dilakukan dengan mudah. Dengan sampling unit moneter, jumlah pekerjaan audit yang diperlukan ditentukan oleh tiga variabel: tingkat kepercayaan (risiko), ukuran populasi dan materialitas. Hal ini akan dibahas secara rinci pada bab yang membahas tentang sampling statistik.

Sampling statistik dalam uji pengendalian intern tidak melibatkan sampling unit moneter. Dalam sampling ini, setiap pengendalian kunci yang rencana operasional. diuji dalam suatu organisasi dipandang sama pentingnya. Hal yang terpenting dalam sampling statistik uji pengendalian intern adalah pengendalian – pengendalian mana yang akan diuji. Keputusan-keputusan ini umumnya didasarkan pada materialitas dari bidang-bidang yang dikendalikan oleh pengendalian-pengendalian tersebut. Oleh karena itu, perencanaan strategis untuk pengujian pengendalian perlu ditentukan bersamaan dengan penentuan perencanaan pekerjaan sampling unit moneter.

Untuk pekerjaan-pekerjaan audit non-statistik, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam suatu bidang audit tertentu hanya dapat dinilai secara subyektif, dengan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Materialitas dari suatu bidang audit dapat dinilai secara aritmetis (misalnya sebagai persentase dari total biaya), tetapi jumlah pekerjaan audit yang diperlukan dalam lingkungan audit non-statistik adalah keputusan yang subyektif. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan penilaian subyektif tertera pada daftar berikut. Daftar faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko secara subyektif:

1.      Nilai moneter dari transaksi-transaksi yang diaudit. Risiko yang terkait dengan transaksi-transaksi yang berjumlah besar jelas lebih besar daripada risiko dari transaksi-transaksi yang berjumlah kecil.

2.      Terjadinya kesalahan-kesalahan dan kerugian-kerugian di masa lalu. Hal-hal ini mungkin telah terjadi pada lembaga yang diaudit atau organisasi-organisasi sejenis lainnya.

3.      Sistem-sistem lain atau angka-angka lain yang terpengaruh. Kesalahan kecil dalam bunga pinjaman, misalnya, dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan besar dalam pokok pinjaman.

4.      Sensitivitas setiap kesalahan atau kerugian terhadap manajemen atau politisi.

5.      Adanya kekurangan staf. Pengendalian intern sering terabaikan bila terjadi kekurangan staf. Kesalahan-kesalahan sering terjadi.

6.      Perubahan-perubahan dalam sistem utama atau dalam personil kunci. Perubahan-perubahan pada organisasi menyebabkan ketidakpastian untuk suatu periode dan kesalahan-kesalahan dapat terjadi.

7.      Penilaian risiko dari manajemen auditan.

3.      Perencanaan Strategis dalam Audit Kinerja

Perencanaan strategis menjadi sangat penting dalam perencanaan audit kinerja, terutama dalam pemilihan bidang-bidang yang akan diaudit. Audit kinerja memiliki karakteristik di mana kriteria yang digunakan tidak memiliki definisi yang absolut. Analisis dan penilaian atas berbagai pengamatan harus dilakukan secara kasus per kasus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang dapat bernuansa politis. Hal inilah yang menyebabkan perencanaan audit kinerja harus dilakukan secara menyeluruh dalam bentuk perencanaan strategis.

Perencanaan strategis menjadi dasar pemilihan topik audit dan kemungkinan-kemungkinan studi awal. Perencanaan strategis dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1)      Penetapan bidang-bidang yang secara potensial merupakan bidang audit yang akan dipilih secara strategis. Pemilihan bidang audit melibatkan berbagai pilihan strategis berkaitan dengan konsekuensi keuangan dan sumber daya bagi lembaga audit. Jumlah bidang-bidang potensial sangat banyak sedangkan sumber daya lembaga audit terbatas. Oleh karena itu, pemilihan ini harus dilakukan dengan hatihati.

2)      Penetapan kriteria yang akan digunakan untuk memilih bidang-bidang yang akan diaudit. Kriteria seleksi utama umumnya adalah kontribusi potensial dari audit terhadap penilaian dan peningkatan berfungsinya lembaga pemerintah.

3)      Identifikasi sumber-sumber informasi utama untuk audit terhadap lembaga/bidang yang terpilih. Informasi yang mudah didapat dan paling dipercaya adalah informasi yang didapat dari survei dan studi yang telah dilakukan oleh lembaga audit itu sendiri.

4.      Perencanaan Operasional Suatu Lembaga Audit

Suatu perencanaan operasional suatu lembaga audit terdiri dari dua komponen utama, yaitu layanan audit yang diberikan dan sumber daya yang tersedia. Layanan audit yang diberikan adalah layanan yang akan disediakan pada setiap tahun anggaran, yang meliputi aspek-aspek apa yang akan diaudit dan jenis-jenis audit yang akan dilaksanakan. Sumber daya yang tersedia berkaitan dengan jumlah staf dan kemampuan mereka. Sumber daya staf biasanya adalah faktor yang terbatas dalam suatu audit. Tidak ada sumber daya kunci lain yang membatasi layanan diberikan kepada auditan. Dalam pembahasan ini diasumsikan bahwa rencana operasional dilakukan untuk organisasi auditan yang selama ini dilayani. Sumber daya yang tersedia adalah staf saat ini ditambah kemungkinan pegawai baru, dikurangi pegawai yang pensiun.

Pekerjaan pertama adalah menganalisis waktu staf yang tersedia untuk tahun depan secara rinci, dan juga untuk dua tahun berikutnya atau lebih bila memungkinkan. Analisis waktu staf juga harus memperhitungkan cuti, diklat dan waktu yang dihabiskan untuk administrasi. Juga perlu dipertimbangkan kehilangan waktu yang terjadi karena pengurangan staf, terutama bila mengikuti diklat jangka panjang.

Sebelum awal tahun anggaran, lembaga audit perlu membuat suatu kalender untuk setiap staf yang ada dan staf yang mungkin ada yang menunjukkan waktu diklat, libur nasional (cuti bersama) dan cuti. Bila perhitungan memerlukan estimasi, terutama untuk kehilangan waktu karena cuti sakit atau hal-hal lain, estimasi yang paling realistis harus dibuat berdasarkan pengalaman di masa lalu. Kalender ini memiliki dua tujuan utama:

1)      Menghasilkan estimasi yang seakurat mungkin jumlah jam-staf yang dapat digunakan.

2)      Hilangnya waktu dapat dilihat dengan segera.

Perencanaan operasional biasanya didokumentasikan dalam suatu dokumen perencanaan yang bertujuan memberikan arahan prioritas audit dan cakupan audit. Dokumen ini berisi program kerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya manusia (staf). Penentuan prioritas oleh suatu lembaga audit biasanya didasarkan pada suatu kebijakan pada sektor publik, baik prioritas nasional/lokal, kebijakan pembangunan, anggaran negara/daerah, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Perencanaan operasional lembaga audit pada umumnya terdiri dari rencana kerja tahunan dan rencana kerja audit. Rencana kerja tahunan biasanya berisi kebijakan-kebijakan audit yang dipilih untuk satu tahun anggaran. Rencana ini menjelaskan tujuan, aktivitas, dan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Rencana kerja audit berisi informasi mengenai entitas-entitas yang akan diaudit, auditor-auditor yang ditugaskan, orang hari atau durasi audit dan biaya yang diperlukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang tertera dalam rencana kerja tahunan.

Segera setelah auditan ditetapkan, rencana kerja audit harus mendokumantasikan faktor-faktor tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan penugasan audit. BPK, misalnya, dalam rencana kerja pemeriksaannya mendokumentasikan faktor-faktor berikut:

          Signifikansi permasalahan.

          Jenis dan kerumitan aktivitas auditan, semakin rumit aktivitas auditan semakin besar risiko auditnya bila dibandingkan dengan auditan yang memiliki aktivitas yang sederhana.

          Kriteria untuk mengevaluasi aktivitas, apakah peraturan perundang – undangan, target, anggaran, pendapat ahli, kinerja tahun sebelumnya, dan sebagainya.

          Temuan-temuan audit dan pendapat yang signifikan dari audit sebelumnya yang mempengaruhi audit tahun ini.

          Sumber data potensial sebagai bukti audit, dengan mempertimbangkan validitas dan keandalan.

          Pekerjaan dari auditor atau ahli lain yang dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan audit yang telah ditetapkan.

Seringkali, lembaga audit juga menghadapi situasi di mana mereka memperoleh penugasan khusus, baik dari pemerintah, legislatif ataupun dari masyarakat. Untuk itu, lembaga audit harus memiliki sumber daya staf yang menjadi pengaman (buffer) untuk mampu melayani permintaan-permintaan khusus tersebut. Perencanaan yang baik memungkinkan lembaga audit untuk mengelola ketersediaan sumber daya pengaman ini.

5.      Perencanaan Penugasan Audit dan Manfaatnya

Perencanaan merupakan tahapan yang penting dalam proses audit. Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.” Perencanaan meliputi penetapan tujuan audit dan pemilihan ruang lingkup dan metodologi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan dapat dipandang sebagai pertanyaan-pertanyaan yang oleh auditor dicarikan jawabannya. Ruang lingkup adalah batasan dari audit. Metodologi menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan tersebut akan dicapai dan berisi pekerjaan-pekerjaan mengumpulkan bukti dan membuat analisis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Standar audit mengharuskan bahwa rincian dari rencana untuk pekerjaan lapangan ditulis dalam suatu program audit.

Arens dan Loebbecke menyatakan bahwa alasan mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan sebaik-baiknya adalah untuk memampukan auditor mendapatkan bukti-bukti kompeten yang cukup untuk setiap situasi yang dihadapi, untuk menekan biaya audit sampai pada jumlah yang sepantasnya, dan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dengan auditan. Alasan-alasan ini juga yang menjadi pertimbangan auditor sector publik untuk melakukan persiapan dan perencanaan audit. Auditor sektorpublik memerlukan bukti-bukti kompeten yang cukup untuk mendukung laporan audit. Mereka menghadapi kendala waktu dan anggaran yang disediakan untuk melakukan audit. Contohnya, audit laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan BPK dalam dua bulan. Informasi yang cukup tentang auditan yang dikumpulkan dalam perencanaan audit akan membantu auditor memahami penugasan dan auditan dan membantunya memiliki komunikasi yang baik dengan auditan, dan karenanya menghindari kesalahpahaman dengan auditan.

Dengan demikian, beberapa manfaat yang diperoleh auditor jika perencanaan audit dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu:

1)      Untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup

Dengan merencanakan audit sebaik-baiknya, auditor dapat menentukan kecukupan bahan bukti yang diperlukannya sesuai dengan risiko dan materialitas tiap-tiap pos laporan keuangan. Bahan bukti yang kompeten dan cukup dapat digunakan auditor untuk mendukung pendapat yang dikeluarkannya.

2)      Membantu menentukan sumber daya yang diperlukan dan biaya audit

Dengan perencanaan, auditor dapat menentukan prosedur audit yang hendak dilakukan sehingga lama pemeriksaan dan biaya audit dapat diperkirakan. Selain itu perencanaan yang jelas dapat menghindarkan tumpang tindih prosedur audit, yang merupakan penyebab membengkaknya biaya audit.

3)      Menentukan prioritas

Jika auditor ingin menyelesaikan audit sebelum waktu yang ditetapkan, maka teknik yang digunakan adalah menetapkan prioritas pada prosedur audit individual. Tiap-tiap prosedur diselesaikan sesuai dengan urutan prioritas dan tidak melakukan prosedur audit pada pos – pos yang dianggap aman.

4)      Meningkatkan disiplin dalam penyelesaian proses audit

Sebagaimana hutang yang memiliki tanggal jatuh tempo, audit juga memiliki target yang hendak dicapai baik dari segi waktu, biaya, maupun pencapaian. Perencanaan audit merupakan gambaran target yang harus dicapai oleh auditor.

5)      Membangun saling pengertian dengan auditan

Rencana audit dapat digunakan untuk mengkomunikasikan gambaran proses audit yang akan dilakukan terhadap perusahaan/instansinya. Diharapkan dapat terjalin saling pengertian dan kerja sama antara auditor dengan auditan.

Audit dengan perencanaan yang baik akan mengantisipasikan beberapa hal berikut:

a)      Berbagai jenis audit, karakteristik auditan dan penugasan staf yang kompeten. Perencanaan audit yang baik akan mengantisipasi berbagai karakteristik auditan dan memungkinkan auditor menugaskan staf yang ahli kepada auditan tertentu dengan cara yang paling efisien. Keahlian staf dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu keahlian yang didapat dari pendidikan dan pelatihan dan keahlian yang didapat dari pengalaman. Pengetahuan atas aktivitas dan administrasi dari auditan sangat penting untuk menentukan staf audit seperti apa yang diperlukan. Tanpa analisis yang tepat mengenai karakteristik auditan, suatu tim yang ditugaskan untuk suatu audit dapat tidak memiliki staf yang memiliki pengetahuan EDP padahal sistem informasi auditan telah terkomputerisasi secara komprehensif. Demikian pula, bila penugasannya merupakan audit kinerja, yang lebih diperlukan adalah staf yang memiliki pengetahuan mendalam tentang program yang diperiksa daripada staf dengan kemampuan perolehan data elektronis.

b)      Arah dan pengendalian audit. Ketika suatu audit dimulai, audit tersebut perlu diarahkan. Rencana audit mengarahkan staf audit dalam melakukan audit dengan menunjukkan hubungan antara berbagai bagian pekerjaan audit dan kepentingan masing-masing bagian pekerjaan tersebut secara relatif.

c)      Aspek-aspek kritis. Dalam setiap penugasan, beberapa aspek pekerjaan menjadi lebih sensitif, rumit atau sulit dipecahkan daripada aspe-aspek pekerjaan lainnya. Suatu perencanaan yang baik akan menonjolkan aspek-aspek ini sehingga dapat diberikan perhatian yang cukup pada setiap permasalahan khusus. Misalnya, suatu pemerintah daerah telah menyebabkan beberapa persoalan audit menjadi rumit selama beberapa tahun terakhir. Jika auditor mendapatkan informasi bahwa skema akuntansi yang kreatif dan rumit telah dilakukan oleh pemda tersebut pada suatu tahun anggaran, auditor harus menonjolkan skema ini dalam perencanaannya. Hal ini akan memastikan bahwa skema ini telah diselidiki dengan sebaik-baiknya oleh tim audit ketika melaksanakan audit, dan kebutuhan akan ahli spesialis dapat diperoleh ketika rincian atas skema tersebut berhasil digambarkan. Dalam suatu audit, yang terjadi seringkali adalah penyelesaian beberapa masalah – masalah audit penting secara buru-buru setelah selurun pekerjaan audit diselesaikan. Praktik seperti ini melemahkan posisi auditor dalam hubungannya dengan auditan dan juga merupakan praktik audit yang buruk. Perencanaan yang menyeluruh atas aspek-aspek kritis dalam suat audit mendorong suatu pemikiran yang jernih pada tahap-tahap awal ketika masih banyak waktu untuk menemukan solusi yang baik.

d)     Jangka waktu penyelesaian. Auditor biasanya harus memberikan laporannya dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan sebelum pekerjaan dimulai, atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan atau kebiasaan. Dalam situasi apapun, auditor akan berusaha menghabiskan waktu seminimal mungkin dengan tetap mempertahankan efektivitas dan keekonomian suatu penugasan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu audit bergantung pada jumlah pekerjaan yang dilakukan dan keahlian staf yang ditugaskan.

Di samping manfaat, ada beberapa hambatan dalam perencanaan audit yang harus dihindarkan oleh auditor:

a)      Perencanaan audit terlalu rumit dan tidak efisien

Perencanaan audit dapat menjadi rumit jika sebagian besar waktu dialokasikan untuk melengkapi kertas kerja secara detail dan hanya sedikit alokasi waktu untuk prosedur audit yang sebenarnya.

b)     Perencanaan audit yang kaku

Perencanaan audit yang tidak fleksibel akan membuat auditor melanggar rencana audit yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam melaksanakan audit sesuai rencana berisiko menghilangkan semua manfaat yang bisa didapat dari perencanaan audit.

Perencanaan yang baik atas penugasan audit akan membantu memastikan bahwa setiap bidang-bidang penting yang diaudit telah memperoleh perhatian selayaknya, masalah-masalah penting telah diidentifikasi dan pekerjaan audit dapat diselesaikan dengan cara yang paling cepat. Perencanaan juga membantu dalam melakukan pembagian kerja kepada asisten dan dalam melakukan koordinasi pekerjaan dengan auditor lain atau tenaga ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1.Simpulan

Dilihat dari latar belakang tentang apa yang seharusnya menjadi pedoman bagi seorang auditor terkait mengenai kode etik yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan profesinya dan prosedur apa – apa sajakah yang harus dilakukan dalam perencanaan audit. Untuk itu seorang auditor dalam menjalankan profesinya harus berdasarkan kode etik dan prosedur – prosedur yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya agar supaya proses audit yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

 

Murwanto, Rahmadi dan Adi, Fajar. Audit Sektor Publik. Jakarta : LPKPAP.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: