Tugas 5 Review (SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK)

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

1.       Hubungan Kepemerintahan (Governance) dan Akuntabilitas

Harapan publik terhadap organisasi pemerintahan diartikulasikan dalam berbagai cara, tetapi semuanya terfokus pada organisasi dan bagaimana pimpinannya mengatur organisasi. Istilah yang sering digunakan berkaitan dengan pengaturan organisasi adalah kepemerintahan (governance) dan tanggung jawab pengelolaan (stewardship). Kedua istilah ini saling terkait di mana kepemerintahan mengandung arti wewenang atau hak dari manajemen suatu organisasi dan tanggung jawab pengelolaan mengandung arti kewajiban yang timbul dari pelaksanaan wewenang atau hak tersebut. Bentuk formal dari tanggung jawab pengelolaan terwujud dalam penyelenggaraan akuntabilitas.

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat dengan didukung masyarakat dan sektor swasta. Tanggung jawab pengelolaan (stewardship) berada pada jajaran pimpinan organisasi yang meliputi pengawasan atas praktik-praktik kepemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran organisasinya. Tugas utama dari pimpinan organisasi dalam proses kepemerintahan yang baik adalah mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang efektif tersedia untuk menjalankan tugas sehari-hari, pertanggungjawaban sumber-sumber daya keuangan dan sumber-sumber daya lainnya, dan memastikan bahwa tidak ada permasalahan permasalahan yang serius dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai visi dan misinya.

Kepemerintahan yang baik harus didukung dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Seorang pakar keuangan menyatakan bahwa salah satu pondasi kepemerintahan yang baik adalah ketersediaan informasi yang cukup, tepat waktu dan dapat dipercaya mengenai kinerja organisasi (Jeffrey Lucy, Ketua Australian Securities and Investment Commission). Oleh karena itu, informasi yang lengkap dan dapat dipercaya harus selalu tersedia mengenai kinerja dan konsumsi sumber daya yang digunakan untuk pelayanan publik. Ketersediaan informasi atau transparansi inilah yang merupakan unsur utama dari akuntabilitas. Akuntabilitas harus didasarkan pada tingkatan tanggung jawab hierarkis dalam organisasi pemerintahan. Setiap individu dalam organisasi pemerintahan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu, harus ada pembedaan akuntabilitas antara kegiatan-kegiatan yang dapat dikendalikan (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable activities) oleh setiap individu atau pejabat di dalam organisasi pemerintahan.

2.2     Peranan Sistem Pengendalian Intern Sektor Publik dalam Mendorong Kepemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas

Berbagai perkembangan sosial dan politik saat ini mengharuskan organisasi pemerintahan menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif. Dari sisi hukum, ada dua perkembangan utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian manajemen. Pertama, berbagai aturan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak tahun 1999 mengharuskan instansi pemerintah untuk menyatakan visi, misi, sasaran-sasaran kinerja strategis dan tahunan dan mengukur serta melaporkan kinerja dari pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sistem pengendalian berperanan sangat penting dalam memastikan bahwa berbagai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi tersebut tercapai dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengharuskan Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi juga mulai mempengaruhi sektor pemerintahan. Inisiatif e-government sudah mulai bergulir dengan munculnya berbagai sistem informasi sektor publik yang dapat diakses melalui internet. Hal ini semua memunculkan adanya kebutuhan akan sistem pengendalian intern pada lingkungan yang berbasis sistem komputer. Sumber daya manusia juga telah dipandang sebagai sumber daya yang paling kritikal bagi suatu organisasi sehingga memunculkan adanya kebutuhan manajemen modal intelektual (human/intellectual capital) sebagai bagian penting dalam sistem pengendalian intern.

 

2.3     Konsep Dasar Sistem Pengendalian Intern

  1. 1.        Definisi dan Tujuan Pengendalian Intern

. Pengendalian intern, sebagaimana didasarkan pada definisi yang terdapat dalam COSO Report, merupakan suatu proses yang menjadi komponen suatu manajemen organisasi yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai tercapainya tiga tujuan berikut:

  1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi,
  2. Keandalan pelaporan keuangan, dan
  3. Ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian intern juga dirancang untuk tujuan tambahan yaitu mengamankan aset/kekayaan organisasi, yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa perolehan, penggunaan, dan pelepasan aset organisasi secara tidak sah dapat dicegah atau dideteksi dengan segera. Dengan demikian, definisi di atas mengandung konsep-konsep fundamental sebagai berikut:

1)      Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern adalah suatu cara bukan suatu hasil akhir. Pengendalian intern berisi serangkaian tindakan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam infrastruktur organisasi.

2)      Pengendalian intern dipengaruhi oleh orang. Pengendalian intern tidak akan tercapai hanya dengan menyediakan prosedur dan formulir, tetapi juga dengan tindakan-tindakan dan sikap-sikap orang dalam setiap tingkatan suatu organisasi, termasuk pucuk pimpinan organisasi tersebut.

3)      Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukannya keyakinan yang absolut, bagi pimpinan organisasi. Hal ini disebabkan oleh kelemahan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan kebutuhan untuk mempertimbangkan biayanya terhadap manfaat dalam menyelenggarakan pengendalian intern.

4)      Pengendalian intern dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pelaporan keuangan, ketaatan, dan kegiatan tersebut secara bersama-sama.

  1. 2.        Unsur-Unsur Pengendalian Intern
  2. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi sistem pengendalian internal yang memadai bagi organisasi melalui kepemimpinan, nilai bersama, dan budaya yang menekankan akuntabilitas untuk pengendalian. Unsur lingkungan pengendalian menentukan suasana organisasi dengan mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi akan kesadaran mereka terhadap pentingnya pengendalian. Beberapa faktor mempengaruhi lingkungan pengendalian, yaitu:

1)      Integritas dan nilai-nilai etika yang dipelihara dan ditunjukkan oleh jajaran manajemen dan pegawai organisasi.

2)      Komitmen manajemen terhadap kompetensi.

3)      Filosofi dan gaya operasi manajemen.

4)      Struktur organisasi.

5)      Cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi.

6)      Kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang baik.

7)      Hubungan instansi dengan lembaga-lembaga pengawas di dalam dan luar organisasi (seperti DPR/DPRD, BPK-RI/Bawasda dan aparat pengawas fungsional).

 

  1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan penentuan langkah tindak yang tepat berkenaan dengan risiko tersebut. Pengendalian intern harus memberikan suatu penilaian (assessment) atas risiko yang dihadapi oleh instansi pemerintah baik yang bersumber dalam organisasi maupun yang bersumber dari luar organisasi. Penilaian atas risiko ini sendiri baru dapat dilakukan apabila instansi pemerintah tersebut memiliki tujuan yang jelas dan konsisten. Penilaian risiko dimulai dengan identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan berkaitan dengan pencapaian tujuan instansi, seperti yang tertuang dalam rencana strategis atau roadmap atau rencana jangka panjang dan rencana operasional sebagaimana ditetapkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maupun Rencana Jangka Panjang/Menengah. Kemudian, instansi pemerintah tersebut mengembangkan suatu kerangka untuk menentukan bagaimana risiko-risiko tersebut dikelola.

Langkah- Langkah Penilaian Risiko

1)      Identifikasi risiko:

  • Berkaitan dengan tujuan-tujuan instansi
  • Komprehensif
  • Mencakup risiko-risiko yang berasal dari faktor internal dan eksternal, pada tingkatan organisasi maupun kegiatan

2)      Evaluasi risiko:

  • Estimasi signifikansi dari risiko
  • Menilai kemungkinan terjadinya risiko

3)      Penilaian atas tendensi organisasi terhadap risiko

4)      Pengembangan langkah tindak

  • Empat langkah tindak yang perlu dipertimbangkan: memindahkan, menerima, menghadapi atau menghentikan risiko-risiko. Menghadapi risiko adalah yang paling relevan dalam merancang pengendalian intern karena pengendalian intern yang efektif adalah mekanisme utama dalam menghadapi risiko.
  • Pengendalian-pengendalian yang tepat, baik pengendalian yang sifatnya mendeteksi ataupun pengendalian yang sifatnya mencegah.

Setelah risiko-risiko dapat diidentifikasikan, harus dianalisa kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari setiap risiko tersebut. Analisis risiko umumnya mencakup estimasi atas dampak risiko, menilai kemungkinan terjadinya, dan menentukan bagaimana mengelola risiko dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Metodologi analisis risiko khusus dapat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya karena adanya perbedaan dalam misi organisasi dan kesulitan dalam menetapkan tingkatan risiko secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena kondisi-kondisi kepemerintahan, ekonomi, peraturan, dan operasi selalu berubah, suatu instansi dengan pengendalian intern yang baik harus memiliki mekanisme yang mampu mengidentifikasi dan mengatasi setiap risiko khusus yang muncul karena perubahan-perubahan tersebut.

  1. Aktivitas-Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, teknik-teknik, dan mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menjalankan arahan-arahan manajemen, contohnya proses untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Aktivitas pengendalian dirancang dan diselenggarakan untuk  memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi risiko-risiko yang ada. Aktivitas-aktivitas pengendalian ini merupakan bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan akuntabilitas dari instansi pemerintahan terhadap pengelolaan sumber daya negara dan pencapaian tujuan-tujuan dengan efektif.

Aktivitas pengendalian ada pada setiap tingkatan dan fungsi dari instansi pemerintahan. Aktivitas pengendalian ini mencakup berbagai jenis aktivitas seperti, mekanisme persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja, pengelolaan keamanan, dan pembentukan dan penyelenggaraan pencatatan-pencatatan atau dokumentasi-dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan aktivitas-aktivitas ini.

Pada instansi-instansi yang menggunakan teknologi informasi pada sistem informasinya, ada beberapa aktivitas pengendalian yang khusus bagi mereka. Aktivitas-aktivitas pengendalian tersebut dikelompokkan dalam pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi atas suatu sistem komputer saling berkaitan satu dengan lainnya. Pengendalian umum mendukung berfungsinya pengendalian aplikasi dan keduanya diperlukan untuk memastikan pemrosesan informasi yang lengkap dan akurat. Jika pengendalian umum tidak mencukupi, pengendalian aplikasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dilewati. Karena teknologi informasi cepat berubah, pengendalian juga harus berubah agar tetap efektif. Perubahan dana teknologi dan aplikasinya pada jaringan Internet akan mengubah aktivitas-aktivitas pengendalian khusus yang akan digunakan dan bagaimana penggunaannya tetapi persyaratan dasar dari pengendalian tidak akan berubah. Sistem komputer yang lebih canggih menempatkan tanggung jawab pemrosesan data pada pengguna akhirnya, oleh karena itu pengendalian yang dibutuhkan juga harus diidentifikasikan dan diselenggarakan.

  1. Informasi dan Komunikasi

Dalam suatu sistem pengendalian intern yang baik, informasi harus dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain dalam organisasi yang membutuhkannya dan dalam bentuk dan kerangka waktu yang membantu mereka melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab lainnya. Suatu organisasi membutuhkan komunikasi berkenaan dengan kejadian-kejadian internal dan eksternal yang relevan, dapat diandalkan dan tepat waktu untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan-kegiatannya. Informasi diperlukan di seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkannya.

Para pimpinan unit atau instansi memerlukan data operasional dan finansial untuk menentukan apakah mereka mencapai kinerja strategis dan tahunan instansi dan mencapai tujuan-tujuan untuk akuntabilitas penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Laporan finansial diperlukan untuk penggunaan internal dan eksternal instansi. Informasi keuangan diperlukan untuk menyusun laporan keuangan untuk pelaporan periodik kepada pihak luar dan pengambilan keputusan, monitoring kinerja, dan alokasi sumber daya sehari-hari. Informasi yang penting harus diidentifikasikan, diperoleh, dan didistribusikan dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan orang-orang menjalankan tugas mereka dengan efisien.

  1. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern harus menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan memastikan bahwa temuan-temuan audit dan evaluasi lainnya diselesaikan dengan segera. Pengendalian intern harus dirancang untuk memastikan bahwa pemantauan terus menerus terjadi sepanjang kegiatan normal organisasi. Pemantauan ini dilaksanakan secara terus-menerus dan melekat dalam kegiatan-kegiatan instansi. Pemantauan terus menerus ini meliputi aktivitas supervisi dan manajemen secara teratur, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Evaluasi secara khusus terhadap pengendalian-pengendalian juga dapat berguna dengan memusatkan perhatian secara langsung pada efektivitas pengendalian-pengendalian pada waktu-waktu tertentu.

2.4     Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen instansi pemerintahan berkenaan dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Alasan-alasan mengapa hanya dapat memberikan keyakinan memadai karena pengendalian intern memiliki kelemahan melekat pada sistem informasi dan pengendalian intern entitas karena hal-hal berikut:

1)      Biaya versus manfaat.

2)      Pengabaian oleh manajemen.

3)      Kesalahan-kesalahan dalam melakukan pertimbangan.

4)      Kolusi.

5)      Kegagalan sistem.

2.5       Aktivitas-aktivitas Pengendalian pada Sektor Publik

Pelaksanaan anggaran tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pengendalian. Suatu organisasi, seperti halnya pemerintah memerlukan pengendalian manajemen yang dapat memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Organisasi sektor publik umumnya mempunyai struktur hirarki yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban, seperti: unit, bagian, departemen, dan divisi. Masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut terbagi atas pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil. Dasar yang digunakan dalam pengendalian anggaran pada suatu organisasi adalah pusat-pusat

pertanggungjawaban tersebut. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material, dan sebagainya yang dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu. Tiap-tiap pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan program atau aktivitas tertentu harus mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga tujuan umum perusahaan dapat tercapai. Proses pengendalian manajemen pada sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran formal dan informal. Komunikasi informal dapat dilakukan melalui memorandum, pertemuan, diskusi/percakapan, atau bahkan sinyal, seperti ekspresi wajah. Selain saluran komunikasi informal, organisasi juga mempunyai saluran komunikasi formal yang terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi fase-fase yang saling berkaitan:

1)      Perencanaan (programming)

2)      Penganggaran (budget formulation)

3)      Operasionalisasi dan Pengukuran (operating and measurement)

4)      Pelaporan dan Evaluasi (reporting and evaluation)

2.6         Tanggung Jawab Auditor dan Manajemen Berkaitan dengan Pengendalian Intern

Pemahaman atas pengendalian sangat penting bagi auditor dan secara khusus dimasukkan ke dalam standar auditing yang berlaku umum. Dalam standar pekerjaan lapangan disebutkan: “Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan” Meskipun pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen, informasi mengenai pengendalian seringkali membantu auditor memutuskan apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar. Laporan keuangan tidak akan diharapkan menyajikan secara wajar posisi keuangan jika pengendalian internal yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan tidak memadai. Akan tetapi, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan meskipun pengendalian internal tidak mendorong efisiensi dan efektivitas. Selain itu pemahaman atas pengendalian intern juga membantu dalam penilaian ketaatan organisasi terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu auditor berkepentingan terhadap pengendalian int ernal yang berkenaan dengan keandalan data, terutama yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

2.7     Tujuan Pemahaman dan Penilaian atas Pengendalian Intern

Untuk audit keuangan, auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern untuk tiga tujuan, yaitu:

1)      Menilai risiko pengendalian,

2)      Menentukan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian-pengujian yang dilakukan atas pengendalian, ketaatan dan substantif.

3)      Menyatakan pendapat atau membuat laporan atas pengendalian intern berkenaan dengan laporan keuangan dan ketaatan.

Dalam audit keuangan, auditor mengevaluasi pengendalian intern, yang telah dirancang dan dilaksanakan manajemen, untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi, yaitu:

1)      Keandalan laporan keuangan (pengendalian laporan keuangan).

2)      Ketaatan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pengendalian ketaatan)..

Dalam tahapan pemahaman atas pengendalian intern ini, auditor harus menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memberikan keyakinan yang memadai bahwa salah saji, kerugian, atau ketidaktaatan yang material berkenaan dengan laporan dapat dicegah atau ditemukan selama periode yang diaudit. Dalam hal audit ketaatan, maka auditor harus menentukan apakah pengendalian intern telah memberikan keyakinan bahwa transaksi/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bila auditor akan memberikan pendapatnya atas pengendalian intern, ia membuat kesimpulan terpisah atas pengendalian intern pada akhir periode.

2.8     Jenis-Jenis Pengendalian Yang Perlu Dipahami Auditor

Pengendalian-pengendalian yang perlu dipahami oleh auditor pada umumnya dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian pengamanan, pengendalian anggaran, pengendalian ketaatan, dan pengendalian operasional. Tiga jenis pengendalian pertama, pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian pengamanan dan pengendalian anggaran, berkaitan erat dengan tujuan keandalan laporan keuangan.

2.9     Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman atas Pengendalian Intern

Sistem informasi yang dipelajari berkaitan dengan sistem informasi untuk pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan yang relevan (termasuk ukuran-ukuran pengendalian intern yang dilaporkan). Prosedur-prosedur yang digunakan terdiri dari:

a)        Menelaah pengalaman sebelumnya dengan entitas;

b)        Menanyai pimpinan, manajemen, dan staf yang sesuai;

c)        Menginspeksi dokumen-dokumen dan catatan-catatan;

d)       Mengamati kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas instansi pemerintah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: