Tugas 4, resumen SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Resume

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

 

OLEH

SRI YUNI ABDULLAH

921 410 159

KELAS C, SEMESTER 6

 

  1. 1.      Hubungan Kepemerintahan (Governance) dan Akuntabilitas

Kepemerintahan mempunyai banyak pengertian. Dari segi fungsional, kepemerintahan ditinjau dari apakah pemerintah telah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. World Bank mendefinisikan kepemerintahan sebagai cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan social guna pembangunan masyarakat. Sementara itu UNDP mendefinisikan kepemerintahan sebagai penggunaan kesewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Dari ketiga definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai kepemerintahan yakni cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, meliputi kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial untuk menyelesaikan masalah nasional dan mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat dengan didukung masyarakat dan sektor swasta. Peran pemerintah sebagaimana diutarakan Osborne and Gaebler (1992) dalam “Reinventing the Government” adalah sebagai berikut:

a)        Pemerintah katalis : fokus pada pemberian pengarahan, bukan terlibat langsung dalam proses produksi.

b)        Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani.

c)        Pemerintah yang kompetitif : menumbuhkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

d)       Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

e)        Pemerintah berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan.

f)         Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.

g)        Pemerintah wirausaha: mampu menciptakan pendapatan, tidak sekedar membelanjakan.

h)        Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada bersikap reaktif.

 

Tanggung jawab pengelolaan (stewardship) berada pada jajaran pimpinan organisasi yang meliputi pengawasan atas praktik-praktik kepemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran organisasinya. Tugas utama dari pimpinan organisasi dalam proses kepemerintahan yang baik adalah mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang efektif tersedia untuk menjalankan tugas sehari-hari, pertanggungjawaban sumber-sumber daya keuangan dan sumber-sumber daya lainnya, dan memastikan bahwa tidak ada permasalahan permasalahan yang serius dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai visi dan misinya.

Setiap individu dalam organisasi pemerintahan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu, harus ada pembedaan akuntabilitas antara kegiatan-kegiatan yang dapat dikendalikan (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable activities) oleh setiap individu atau pejabat di dalam organisasi pemerintahan.

 

  1. 2.      Peranan Sistem Pengendalian Intern Sektor Publik dalam Mendorong Kepemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas

Berbagai perkembangan sosial dan politik saat ini mengharuskan organisasi pemerintahan menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif. Dari sisi hukum, ada dua perkembangan utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian manajemen. Pertama, berbagai aturan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak tahun 1999 mengharuskan instansi pemerintah untuk menyatakan visi, misi, sasaran-sasaran kinerja strategis dan tahunan dan mengukur serta melaporkan kinerja dari pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sistem pengendalian berperanan sangat penting dalam memastikan bahwa berbagai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi tersebut tercapai dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengharuskan Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi juga mulai mempengaruhi sektor pemerintahan. Inisiatif e-government sudah mulai bergulir dengan munculnya berbagai sistem informasi sektor publik yang dapat diakses melalui internet. Hal ini semua memunculkan adanya kebutuhan akan sistem pengendalian intern pada lingkungan yang berbasis sistem komputer. Sumber daya manusia juga telah dipandang sebagai sumber daya yang paling kritikal bagi suatu organisasi sehingga memunculkan adanya kebutuhan manajemen modal intelektual (human/intellectual capital) sebagai bagian penting dalam sistem pengendalian intern.

 

  1. 3.      Konsep Dasar Sistem Pengendalian Intern
  2. a.      Definisi dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern juga dirancang untuk tujuan tambahan yaitu mengamankan aset/kekayaan organisasi, yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa perolehan, penggunaan, dan pelepasan aset organisasi secara tidak sah dapat dicegah atau dideteksi dengan segera. Sementara itu, INTOSAI menyatakan definisi pengendalian intern dengan cara yang agak berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yaitu:

“Internal control is an integral process that is effected by an entity’s management and personnel and is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of the entity’s mission, the following general objectives are being achieved:

  1. Executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations;
  2. Fulfilling accountability obligations;
  3. Complying with applicable laws and regulations;
  4. Safeguarding resources against loss, misuse and damage.”

(Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector – INTOSAI)

Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperanan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif.

 

  1. b.            Unsur-Unsur Pengendalian Intern
  • Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi sistem pengendalian internal yang memadai bagi organisasi melalui kepemimpinan, nilai bersama, dan budaya yang menekankan akuntabilitas untuk pengendalian. Unsur lingkungan pengendalian menentukan suasana organisasi dengan mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi akan kesadaran mereka terhadap pentingnya pengendalian. Para pegawai dan manajemen harus mengembangkan dan memelihara suatu lingkungan yang melingkupi organisasi yang membentuk sikap yang positif dan suportif terhadap pengendalian intern dan manajemen yang hati-hati. Lingkungan pengendalian yang positif memunculkan kedisiplinan, struktur, dan suasana yang

mempengaruhi kualitas dari pengendalian intern.

Beberapa faktor mempengaruhi lingkungan pengendalian, yaitu:

1)      Integritas dan nilai-nilai etika yang dipelihara dan ditunjukkan oleh jajaran manajemen dan pegawai organisasi.

2)      Komitmen manajemen terhadap kompetensi.

3)      Filosofi dan gaya operasi manajemen.

4)      Struktur organisasi.

5)      Cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi.

6)      Kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang baik.

7)      Hubungan instansi dengan lembaga-lembaga pengawas di dalam dan luar organisasi (seperti DPR/DPRD, BPK-RI/Bawasda dan aparat pengawas fungsional).

 

  • Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan penentuan langkah tindak yang tepat berkenaan dengan risiko tersebut. Pengendalian intern harus memberikan suatu penilaian (assessment) atas risiko yang dihadapi oleh instansi pemerintah baik yang bersumber dalam organisasi maupun yang bersumber dari luar organisasi.

Langkah- Langkah Penilaian Risiko

1)      Identifikasi risiko:

  1. Berkaitan dengan tujuan-tujuan instansi
    1. Komprehensif
    2. Mencakup risiko-risiko yang berasal dari faktor internal dan eksternal, pada tingkatan organisasi maupun kegiatan

2)      Evaluasi risiko:

  1. Estimasi signifikansi dari risiko
    1. Menilai kemungkinan terjadinya risiko

3)      Penilaian atas tendensi organisasi terhadap risiko

4)      Pengembangan langkah tindak

  1. Empat langkah tindak yang perlu dipertimbangkan: memindahkan, menerima, menghadapi atau menghentikan risiko-risiko. Menghadapi risiko adalah yang paling relevan dalam merancang pengendalian intern karena pengendalian intern yang efektif adalah mekanisme utama dalam menghadapi risiko.
  2. Pengendalian-pengendalian yang tepat, baik pengendalian yang sifatnya mendeteksi ataupun pengendalian yang sifatnya mencegah.

Setelah risiko-risiko dapat diidentifikasikan, harus dianalisa kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari setiap risiko tersebut. Analisis risiko umumnya mencakup estimasi atas dampak risiko, menilai kemungkinan terjadinya, dan menentukan bagaimana mengelola risiko dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Metodologi analisis risiko khusus dapat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya karena adanya perbedaan dalam misi organisasi dan kesulitan dalam menetapkan tingkatan risiko secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena kondisi-kondisi kepemerintahan, ekonomi, peraturan, dan operasi selalu berubah, suatu instansi dengan pengendalian intern yang baik harus memiliki mekanisme yang mampu mengidentifikasi dan mengatasi setiap risiko khusus yang muncul karena perubahan-perubahan tersebut.

 

  • Aktivitas-Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, teknik-teknik, dan mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menjalankan arahan-arahan manajemen, contohnya proses untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Aktivitas pengendalian dirancang dan diselenggarakan untuk  memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi risiko-risiko yang ada. Aktivitas-aktivitas pengendalian ini merupakan bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan akuntabilitas dari instansi pemerintahan terhadap pengelolaan sumber daya negara dan pencapaian tujuan-tujuan dengan efektif.

Aktivitas pengendalian ada pada setiap tingkatan dan fungsi dari instansi pemerintahan. Aktivitas pengendalian ini mencakup berbagai jenis aktivitas seperti, mekanisme persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja, pengelolaan keamanan, dan pembentukan dan penyelenggaraan pencatatan-pencatatan atau dokumentasi-dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan aktivitas-aktivitas ini. Aktivitas-aktivitas ini diterapkan baik pada sistem informasi yang terkomputerisasi maupun prosesproses manual. Pada umumnya aktivitas-aktivitas pengendalian ini dikelompokkan berdasarkan tujuan-tujuan pengendalian khusus, seperti memastikan kelengkapan dan keakuratan pemrosesan informasi. Ada beberapa kelompok aktivitas pengendalian yang umumnya ada pada semua instansi, contohnya:

1)      Evaluasi kinerja berjalan oleh pimpinan puncak dari instansi.

2)      Evaluasi oleh manajemen pada setiap tingkatan manajerial.

3)      Pengelolaan modal sumber daya manusia.

4)      Pengendalian-pengendalian pada pemrosesan informasi.

5)      Pengendalian fisik atas aset-aset yang rawan penyelewengan/kehilangan.

6)      Penetapan dan evaluasi indikator-indikator dan ukuran-ukuran kinerja. Pemisahan tugas-tugas.

7)      Pelaksanaan transaksi atau kegiatan dengan benar.

8)      Pencatatan transaksi dan kegiatan yang akurat dan tepat pada waktunya.

9)      Pembatasan akses atas sumber daya dan dokumen-dokumen serta akuntabilitas atas sumber daya dan dokumen-dokumen.

10)   Dokumentasi yang layak atas transaksi-transaksi dan pengendalian intern.

Pengendalian aplikasi dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, keakuratan, otorisasi, dan validitas semua transaksi selama pemrosesan aplikasi. Pengendalian harus dipasang pada setiap pertemuan aplikasi dengan sistem-sistem lain untuk memastikan bahwa semua input yang diterima adalah sah dan outputnya telah benar dan didistribusikan dengan layak. Contoh pengendalian ini adalah pengujian edit terprogram yang dimasukkan dalam sistem untuk menelaah format, keberadaan dan kelayakan data.

Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi atas suatu sistem komputer saling berkaitan satu dengan lainnya. Pengendalian umum mendukung berfungsinya pengendalian aplikasi dan keduanya diperlukan untuk memastikan pemrosesan informasi yang lengkap dan akurat. Jika pengendalian umum tidak mencukupi, pengendalian aplikasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dilewati. Karena teknologi informasi cepat berubah, pengendalian juga harus berubah agar tetap efektif. Perubahan dana teknologi dan aplikasinya pada jaringan Internet akan mengubah aktivitas-aktivitas pengendalian khusus yang akan digunakan dan bagaimana penggunaannya tetapi persyaratan dasar dari pengendalian tidak akan berubah. Sistem komputer yang lebih canggih menempatkan tanggung jawab pemrosesan data pada pengguna akhirnya, oleh karena itu pengendalian yang dibutuhkan juga harus diidentifikasikan dan diselenggarakan.

  • Informasi dan Komunikasi

Dalam suatu sistem pengendalian intern yang baik, informasi harus dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain dalam organisasi yang membutuhkannya dan dalam bentuk dan kerangka waktu yang membantu mereka melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab lainnya. Suatu organisasi membutuhkan komunikasi berkenaan dengan kejadian-kejadian internal dan eksternal yang relevan, dapat diandalkan dan tepat waktu untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan-kegiatannya. Informasi diperlukan di seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkannya.

Para pimpinan unit atau instansi memerlukan data operasional dan finansial untuk menentukan apakah mereka mencapai kinerja strategis dan tahunan instansi dan mencapai tujuan-tujuan untuk akuntabilitas penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berkenaan dengan penyediaan informasi dan komunikasi yang memadai, pada umumnya instansi pemerintah mengembangkan sistem informasi dengan subsistem yang terdiri dari:

1)      Subsistem akuntansi instansi yaitu subsistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan instansi.

2)      Subsistem akuntansi anggaran yaitu subsistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan pelaksanaan anggaran oleh instansi.

3)      Subsistem pelaporan ketaatan yaitu semua kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh instansi untuk memantau ketaatan secara keseluruhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi tersebut.

4)      Subsistem pelaporan operasi yaitu subsistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan indikator-indikator dan ukuran-ukuran kinerja yang digunakan oleh instansi tersebut pada setiap kegiatannya.

 

  • Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern harus menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan memastikan bahwa temuan-temuan audit dan evaluasi lainnya diselesaikan dengan segera. Pengendalian intern harus dirancang untuk memastikan bahwa pemantauan terus menerus terjadi sepanjang kegiatan normal organisasi. Pemantauan ini dilaksanakan secara terus-menerus dan melekat dalam kegiatan-kegiatan instansi. Pemantauan terus menerus ini meliputi aktivitas supervisi dan manajemen secara teratur, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama pemantauan terus menerus ataupun melalui evaluasi khusus harus dikomunikasikan kepada individu yang bertanggung jawab atas fungsi yang mengandung kelemahan tersebut dan kepada pimpinan paling tidak satu tingkat di atas individu tersebut. Persoalan-persoalan yang serius harus dilaporkan kepada pimpinan puncak instansi. Pemantauan atas pengendalian intern harus mencakup kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa temuan-temuan audit dan evaluasi lainnya segera diselesaikan. Manajemen instansi harus:

1)      Segera menelaah temuan-temuan dari audit dan evaluasi lainnya, termasuk temuan-temuan yang menunjukkan kelemahan-kelemahan dan rekomendasi-rekomendasi yang dilaporkan auditor dan pihak lain yang mengevaluasi kegiatan instansi;

2)      Menentukan langkah tindakan yang tepat menanggapi temuan-temuan dari audit dan evaluasi; dan

3)      Menyelesaikan semua langkah tindakan untuk memperbaiki atau menyelesaikan persoalan yang dilaporkan kepada manajemen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Proses penyelesaian dimulai ketika hasil-hasil audit atau evaluasi dilaporkan kepada manajemen dan selesai hanya setelah tindakan perbaikan telah diambil untuk:

  • Memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan,
  • Menghasilkan perbaikan-perbaikan, atau
  • Menunjukkan bahwa temuan-temuan atau rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak perlu mendapat tindak lanjut dari manajemen.

Pemantauan:

  • Pemantauan terus menerus, dibangun dalam kegiatan normal instansi, yang meliputi aktivitas pembinaan, manajemen, dan tindakan lain yang dilakukan pegawai dalam menjalankan tugasnya.
  • Evaluasi khusus, yang cakupan dan frekuensinya bergantung pada penilaian risiko dan efektivitas dari pemantauan terus menerus.

 

  1. 4.      Keterbatasan Pengendalian Intern

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen instansi pemerintahan berkenaan dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Alasan-alasan mengapa hanya dapat memberikan keyakinan memadai karena pengendalian intern memiliki kelemahan melekat pada sistem informasi dan pengendalian intern entitas karena hal-hal berikut:

1)      Biaya versus manfaat. Biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat-manfaat yang diharapkan dari sistem tersebut. Karena pengukuran yang akurat atas biaya dan manfaat tidak selalu memungkinkan, manajemen harus membuat estimasi-estimasi dan pertimbangan-pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara manfaat dan biaya.

2)      Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan yang tidak sah, seperti untuk keuntungan pribadi atau memperindah penyajian kinerja organisasi. Praktik-praktik pengabaian ini mencakup memberikan penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan pihak lain dengan menerbitkan dokumen-dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi-transaksi fiktif.

3)      Kesalahan-kesalahan dalam melakukan pertimbangan. Kadang-kadang, manajemen dan pegawai melakukan pertimbangan yang buruk dalam mengambil keputusan-keputusan atau dalam melakukan tugas rutin karena keterbatasan informasi, waktu atau tekanan-tekanan lain.

4)      Kolusi. Para pegawai yang secara bersama-sama (seperti pegawai yang melakukan pengendalian yang penting bersama-sama dengan pegawai atau rekanan lain) dapat menembus dan menutupi ketidakberesan sehingga tidak dapat dideteksi dengan sistem informasi dan pengendalian intern.

5)      Kegagalan sistem. Kegagalan dalam pengendalian-pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena pegawai tidak memahami instruksi atau membuat kesalahan karena kecerobohan, kealpaan atau kelelahan. Perubahan pegawai atau sistem atau prosedur dapat pula menyebabkan kegagalan sistem.

 

  1. 5.      Aktivitas-aktivitas Pengendalian pada Sektor Publik

Pelaksanaan anggaran tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pengendalian. Suatu organisasi, seperti halnya pemerintah memerlukan pengendalian manajemen yang dapat memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Pengendalian manajemen, dalam konteks yang lebih luas, adalah cara bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Organisasi sektor publik umumnya mempunyai struktur hirarki yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban, seperti: unit, bagian, departemen, dan divisi. Masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut terbagi atas pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil. Dasar yang digunakan dalam pengendalian anggaran pada suatu organisasi adalah pusat-pusat

pertanggungjawaban tersebut. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material, dan sebagainya yang dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu. Tiap-tiap pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan program atau aktivitas tertentu harus mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga tujuan umum perusahaan dapat tercapai. Laporan kinerja dievaluasi oleh semua level manajemen dengan membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Proses pengendalian manajemen pada sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran formal dan informal. Komunikasi informal dapat dilakukan melalui memorandum, pertemuan, diskusi/percakapan, atau bahkan sinyal, seperti ekspresi wajah. Selain saluran komunikasi informal, organisasi juga mempunyai saluran komunikasi formal yang terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi fase-fase yang saling berkaitan:

1)      Perencanaan (programming)

Suatu perencanaan akan memuat beberapa varian yang dapat digunakan sebagai kontrol atas manajemen organisasi.

2)      Penganggaran (budget formulation)

Selain berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan dan operasionalisasi, anggaran juga digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja dari segi keuangan, dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya.

3)      Operasionalisasi dan Pengukuran (operating and measurement) Pengukuran kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan suatu kegiatan operasional, sekaligus sebagai sarana pengendalian. Jika selama proses operasionalisasi terdapat penyimpangan, maka manajemen dapat segera mengambil tindakan.

4)      Pelaporan dan Evaluasi (reporting and evaluation)

Informasi akuntansi, jika memungkinkan, dilengkapi dengan berbagai informasi lainnya. Suatu laporan harus menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi manajemen maupun perencanaan. Evaluasi kinerja dapat menghasilkan perubahan atas rencana, perubahan anggaran, atau modifikasi pada operasionalisasi.

 

  1. 6.      Tanggung Jawab Auditor dan Manajemen Berkaitan dengan Pengendalian Intern

Setelah memahami dasar-dasar Sistem Pengendalian Intern/Manajemen Sektor Publik, hal yang perlu dilakukan oleh auditor adalah memahami pengendalian intern organisasi pemerintah yang diauditnya. Pemahaman atas pengendalian sangat penting bagi auditor dan secara khusus dimasukkan ke dalam standar auditing yang berlaku umum. Dalam standar pekerjaan lapangan disebutkan: “Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan” Meskipun pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen, informasi mengenai pengendalian seringkali membantu auditor memutuskan apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar. Selain itu pemahaman atas pengendalian intern juga membantu dalam penilaian ketaatan organisasi terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu auditor berkepentingan terhadap pengendalian internal yang berkenaan dengan keandalan data, terutama yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

 

 

  1. 7.      Tujuan Pemahaman dan Penilaian atas Pengendalian Intern

Untuk audit keuangan, auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern untuk tiga tujuan, yaitu:

1)      Menilai risiko pengendalian,

2)      Menentukan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian-pengujian yang dilakukan atas pengendalian, ketaatan dan substantif.

3)      Menyatakan pendapat atau membuat laporan atas pengendalian intern berkenaan dengan laporan keuangan dan ketaatan.

Risiko pengendalian dinilai secara terpisah untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan dalam setiap siklus akuntansi. Sedangkan untuk audit atas laporan kinerja, auditor harus mendapatkan pemahaman atas unsur-unsur pengendalian intern yang berkaitan dengan keberadaan, kelengkapan, dan penilaian asersi yang relevan dengan ukuran-ukuran kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP, untuk laporan pengendalian-pengendalian yang tidak dirancang dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam audit keuangan, auditor mengevaluasi pengendalian intern, yang telah dirancang dan dilaksanakan manajemen, untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi, yaitu:

1)      Keandalan laporan keuangan (pengendalian laporan keuangan).

Transaksi-transaksi dicatat, diproses, dan diringkas untuk memungkinkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, aset diamankan dari kerugian yang diakibatkan oleh perolehan, penggunaan dan pelepasan yang tidak sah. Pengendalian-pengendalian yang berkaitan dengan tujuan ini sering disebut sebagai pengendalian akuntansi.

2)      Ketaatan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pengendalian ketaatan).

Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan (a) peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan anggaran dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan, dan (b) semua peraturan dan kebijakan lainnya yang ditetapkan bagi instansi tersebut. Pengendalian-pengendalian yang berkaitan dengan tujuan ini sering disebut sebagai pengendalian administratif.

 

  1. 8.      Jenis-Jenis Pengendalian Yang Perlu Dipahami Auditor

Pengendalian-pengendalian yang perlu dipahami oleh auditor pada umumnya dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian pengamanan, pengendalian anggaran, pengendalian ketaatan, dan pengendalian operasional. Tiga jenis pengendalian pertama, pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian pengamanan dan pengendalian anggaran, berkaitan erat dengan tujuan keandalan laporan keuangan.

 

  1. 9.      Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman atas Pengendalian Intern

Dalam tahap ini, auditor harus melakukan dan mendokumentasikan berbagai prosedur yang digunakan untuk memahami sistem informasi dan lingkungan pengendalian entitas. Sistem informasi yang dipelajari berkaitan dengan sistem informasi untuk pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan yang relevan (termasuk ukuran-ukuran pengendalian intern yang dilaporkan). Prosedur-prosedur yang digunakan terdiri dari:

a)        Menelaah pengalaman sebelumnya dengan entitas;

b)        Menanyai pimpinan, manajemen, dan staf yang sesuai;

c)        Menginspeksi dokumen-dokumen dan catatan-catatan;

d)       Mengamati kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas instansi pemerintah tersebut.

Ketika auditor mempunyai pengalaman sebelumnya dengan entitas yang diaudit, kertas kerja audit tahun sebelumnya telah berisi banyak sekali informasi yang relevan untuk audit tahun berjalan. Misalnya, kesimpulan tahun sebelumnya tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern dapat menjadi titik awal, yang ditindaklanjuti dengan pertanyaan-pertanyaan oleh auditor berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama tahun berjalan. Kertas kerja yang ada harus berisi informasi tentang jenis-jenis kesalahan yang ditemukan dalam audit sebelumnya dan penyebab kesalahan-kesalahan tersebut. Auditor dapat menindaklanjuti informasi ini untuk menentukan apakah tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan oleh manajemen entitas.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: