Tugas 3 Resume AKUNTABILITAS, AKUNTANSI, DAN AUDITING SEKTOR PUBLIK

AKUNTABILITAS, AKUNTANSI, DAN AUDITING SEKTOR PUBLIK

 

OLEH

SRI YUNI ABDULLAH

921 410 159

 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang masih dalam bentuk konsep dan mengacu pada Government Auditing Standards yang diterbitkan GAO, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kata kunci yang memunculkan kebutuhan akan akuntansi dan auditing. Demikian pula dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, konsep akuntabilitas merupakan kunci penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Berbagai stakeholder organisasi pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat luas, memerlukan informasi tentang:

a)      Penggunaan sumber daya publik secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b)      Penyelenggaraan program-program pemerintah yang mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang diharapkan.

c)      Penyediaan layanan kepada masyarakat secara efisien, ekonomis dan efektif.

Tugas utama pertanggungjawaban hal-hal di atas kepada legislatif dan masyarakat luas berada di tangan jajaran pegawai dan pejabat pemerintahan. Auditor berperan dalam pelaksanaan akuntabilitas dengan menyediakan laporan-laporan yang menambah kredibilitas dan keandalan informasi yang dilaporkan oleh pegawai dan pejabat pemerintah tersebut. Sebagai suatu proses, auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Auditor mengeluarkan suatu opini atas laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola suatu entitas mengunakan data-data mentah akuntansi untuk kemudian dialokasikan ke masing-masing laporan surplus-defisit dan neraca serta menyajikan hasilnya dalam suatu bentuk laporan yang dipublikasikan. Hubungan antara akuntansi dengan auditing merupakan suatuhubungan yang tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan kerja auditing. Lebih jauh lagi, auditor harus membuat suatu keputusan tentang pengalokasian data-data akuntansi yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor juga harus memutuskan apakah laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai atau terdapat salah saji. Menurut Jones dan Bates, terdapat empat faktor yang melatarbelakangi pentingnya audit dalam sektor publik, yaitu:

a)        pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi,

b)        pemisahan sumber dana,

c)        rendahnya independensi pihak manajemen, dan

d)       pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat (sosial).

 

Pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi

Pertumbuhan aktivitas sektor publik mengakibatkan level dan kompleksitas aktivitas ekonomi pun meningkat. Pertumbuhan volume dan kompleksitas tersebut mengakibatkan klasifikasi anggaran, pengukuran dan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan beban menjadi lebih sulit. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam merancang sistem akuntansi untuk pelaporan transaksi ekonomi secara tepat. Lebih lanjut, aparat pemerintah biasanya tidak terlatih untuk mengerjakan prosedur akuntansi lanjutan. Permasalahan tersebut diperburuk oleh peningkatan jumlah standar akuntansi pemerintah. Kombinasi dari peningkatan kompleksitas, sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintah telah membuat perspektif akuntansi “profesional” semakin dibutuhkan. Salah satu cara untuk mendapatkan perspektif ini adalah melalui fungsi audit.

 

Pemisahan sumber dana

Saat ini, dalam sektor publik terjadi pemisahan antara pihak yang mendanai dengan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya. Pemisahan tersebut disebabkan oleh:

  1. jarak yang menyulitkan akses ke sebuah organisasi,
  2. perbedaan keahlian teknis antara pihak yang mempunyai dana dan yang mengelola sumber daya, dan
  3. perbedaan ukuran organisasi jasa. Lebih lanjut, pemisahan tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan informasi dan kesalahpahaman baik disengaja maupun tidak. Disinilah audit berperan sebagai alat komunikasi.

 

Rendahnya independensi manajemen pemerintahan

Ketika informasi disajikan oleh pihak yang memiliki kepentingan sendiri terhadap laporannya, pengguna informasi tersebut harus menguji keandalan data yang diberikan. Suatu informasi diragukan kebenarannya ketika interaksi antara sumber informasi dan penggunanya rendah. Semakin rendah interaksi yang terjadi antara sumber informasi dan pengguna maka semakin penting bagi pengguna informasi untuk menguji reabilitas informasi yang disajikan, dan di saat yang bersamaan pengujian reabilitas semakin sulit. Rendahnya independensi manajemen dapat dilihat dari berbagai bentuk, yaitu antara lain sebagai berikut.

  1. Perkiraan yang terlalu optimis, contoh: volume aktivitas di masa mendatang, pendapatan pajak, hibah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
  2. Ditetapkan terlalu rendah, contoh: biaya, hutang, permintaan jasa, biaya sosial dan kebutuhan teknologi.
  3. Ditetapkan terlalu tinggi, contoh: pendapatan, keuntungan sosial dan aset.
  4. Kelalaian tidak mecantumkan, contoh: undang-undang masa depan, gangguan administarasi atau lingkungan, kumpulam data yang digunakan untuk mendeteksi program yang tidak efektif atau efisien dan kehilangan pegawai.

 

Pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat

Keputusan pemerintah mempunyai dampak ganda bagi kebutuhan auditing. Pertama, masyarakat perlu mengetahui apakah pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat maupun daerah telah dilaksanakan secar efektif dan efisien. Dalam hal ini, terdapat peningkatan kebutuhan auditor sektor publik untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Kedua, presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara perlu mengetahui dampak sosial dari program yang telah dilaksanakan. Disini lah terjadi peningkatan kebutuhan auditor untuk melaporkan keuangan negara kepada presiden. Pernyataan ini lebih dititikberatkan pada unit pemerintahan. Tentu saja masyarakat memiliki kepentingan yang tak kalah penting di organisasi publik lainnya. Dengan sumber daya yang terbatas, setiap organisasi publik berkewajiban melaporkan pengelolaan keuangan negara secara akurat.

 

TUJUAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang mereka danai. Hal yang memberikan keuntungan yang lebih besar karena janji yang dibuat oleh para politis dapat diperiksa secara profesional oleh pihak independen. Legislatif menegaskan berbagai tingkatan dari pengawas dan pemeriksaan bagi kebanyakan sektor publik. Tetapi, hukum tidak membahas leboh khusus mengenai standar audit. Kebanyakan audit sktor publik mencagkup interprestasi atas audit orgnisasi sektor publik berkaitan dengan hukum yang terdiri atas standar dan batasan yang tercangkup dalam bagian akuntansi. Kegiatan audit sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian, pengumpulan data, pemberian opini dan laporan. Permasalahan pokok dalam proses audit adalah pemeberin sasaran yang jelas dalam pelaksanaanya.

 

OBJEK AUDIT SEKTOR PUBLIK

Agar proses audit menjadi suatu bagian yang dapat dipahami, maka diperlukan suatu definisi atas objek audit sektor publik. Auditorsektor publik sangat berkepentingan dengan aktifitas entitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan perhatian utama dari auditor sektor publikselama pelaksanaan pekerjaan audit.

Objek audit lainnya adalah pengorganisasian entitas. Pengorganisasian disini meliputi dua aspek, yaitu hubungan eksternal dan hubungan internal yang ada dalam organisasi. Dalam aspek hubungan eksternal, auditor harus familiar dengan klien-klien organisasi. Lebih dari itu, auditor harus mengetahui perbedaan dan persamaan antara entitas yang menjadi kliennya dengan entitas-entitas lainnya. Auditor juga harus mengetahui aspek-aspek yang menjadi keunikan organisasi. Pemahaman atas aspek hubungan eksternal ini dapat memeberikan kepada auditor data-data yang dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam laporan keuangan.

MASALAH-MASALAH UTAMA DI AUDIT SEKTOR PUBLIK

Prosedur, Bukti, Dan Pernyataan Keuangan Serta Kinerja

Standar auditing biasanya berbeda dengan prosedur. Prosedur menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan, sedangkan standar merupakan ukuran kinerja atas pekerjaan yang dilakukan

Prosedur Auditing

Empat jenis prosedur audit meliputi inspeksi, observasi, penyelidikan, dan konfirmasi. Namun, keempat jenis prosedur tersebut hanyalah contoh sehingga perlu diingat bahwa tidak ada satupun nama dan deskripsi prosedur auditing yang bersifat mutlak.

Peristiwa Kemudian Dan Kaitannya Dengan Prosedur Auditing

Prosedur audit bukannya suatu peristiwa, tetapi lebih sebagai alat yang digunakan untuk mengidentifikasikan peristiwa selanjutnya. Peristiwa kemudian terdiri atas data akuntansi yang bersifat pokok dan seluruh kolaborasi informasi yang tersedia untuk auditor.

Pernyataan Laporan Keuangan Dan Tujuan Audit

Pernyataan merupakan representasi pihak manajemen yang terdapat dalam laporan keuangan, meliputi pernyaatan mengenai posisi keuangan dan kegiatan operasi organisasi. Kategori pernyataan terdiri atas:

  1. Eksistensi
  2. Kelengkapan
  3. Hak dan kewajiban
  4. Penilaian atau alokasi
  5. Penyajian dan pengungkapan

Auditor perlu mengungkapkan peristiwa kemudian yang mendukung masing-masing pernyataan yang bersifat material untuk seluruh komponen laporan keuangan. Suatu komponen laporan keuangan dapat berupa rekening neraca, sekelompok rekening neraca, suatu kelompok transaksi, atau kategori –kategori pernyataan luas yang meliputi transaksi dan neraca.

Kode Etik Auditor Sektor Publik

Auditor merupakan suatu profesi yang dapat ditumbuhkembangkan. Untuk itu, dilingkungan BPK, jabatan fungsional auditor telah dikembangkan. Di dunia internasional, hal serupa juga telah lama berkembang. Perkembangan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing Negara. Salah satu perkembangan dalam bidang auditor di dunia internasional adalah telah diterbitkannya Kode Etik Auditor Sektor Publik oleh INTOSAI, yakni organisasi yang terdiri atas BPK-BPK seluruh dunia pada tahun 1998. Menurut INTOSAI, kode etik auditor merupakan pelengkap atau tambahan penting yang dapat memperkuat standar audit. Sejak tahun 1994, BPK telah mengeluarkan standar audit pemerintahan yang dikenal dengan istilah SAP, sebagai pedoman bagi semua auditor sector public dalam melaksanakan tugas auditnya. Selain SAP, dilingkungan BPK selama ini juga dikenal Sapta Prasetya Jati BPK dan Ikrar Pemeriksa yang merupakan pedoman bagi pegawai BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Berikut adalah bagian-bagian penting dari kode etik yang dimaksud:

  1. Kode etik auditor adalah prinsip dasar atau nilai-nilai yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan audit. Mengingat bahwa budaya suatu bangsa biasanya berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, maka sangat mungkin terjadi bahwa budaya bangsa tersebut ikut mewarnai kode etik yang bersangkutan. Sesuai dengan anjuran INTOSAI, setiap BPK suatu Negara selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah bertanggungjawab mengembangkan kode etik yang sesuai dengan budaya, system social, atau lingkungannya masing-masing. Selanjutnya, BPK perlu memastikan bahwa segenap auditor secara mandiri mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimuat dalam kode etik tersebut dan berperilaku sesuai dengan kode etik itu. Dengan mengacu pada kode etik tersebut, perilaku auditor dalam setiap situasi/keadaan atau setiap saat hendaklah merupakan perilaku yang tidak tercela.
  2. Apabila terdapat kekurangan dalam perilaku auditor maupun perilaku yang tidak benar dalam kehidupan pribadinya, maka hal yang demikian akan menempatkan integritas auditor, lembaga tempat ia bekerja, kualitas dan validitas tugas pemeriksaannya pada situasi yang tidak menguntungkan dan dapat menimbulkan keraguan terhadap keandalan serta kompetensi lembaga pemeriksa tersebut.

 

REGULASI AUDIT SEKTOR PUBLIK

  1. Amandemen UUD 1945, Pasal 23 E UUD 1945
  2. UU No. 5 Tahun 1973 Tentang BPK
  3. TAP MPR No X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Majelis Permusyawaratan Rakyar Republic Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahun Majelis Permusyarawatan Rakyar Republic Indonesia Tahun 2001.
  4. TAP MPR No VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majeklis Permusyarawatan Rakyat Republic Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, Dan MA Pada Siding Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.
  5. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
  6. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
  7. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Peneriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  8. PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  9. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  10. Rancangan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
  11. SAP-BPK Tahun 1995
  12. Generally Accepted Government Auditing Standar (GAGAS) revisi tahun 2003, united states General Accounting Office

 

PENGKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN TUJUAN PENGUJIAN

Dasar pengklasifikasian pengujian audit tergantung pada tujuan pengujian yang dilakukan oleh auditor. Ada dua tujuan dasar pengujian audit, yaitu :

  1. Pengujian pengendalian untuk menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan (1) efektifitas desain kebijakan atau prosedur system akuntansi, prosedur pengendalian atau lingkungan pengendalian, atau dengan (2) efektifitas pelaksanaan kebijakan atau prosedur tersebut .
  2. Pengujian substansial untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan nerca atau sebaiknya, tentang kesalahan atas ketidakberesan yang terjadi.

 

Jenis-jenis pengujian pengendalian

Terdapat dua jenis pengujian pengendalian

  1. Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan efektivitas desain kebijakan atau prosedur dan untuk menentukan apakah kebijakan atau prosedur tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan organisasi.
  2. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektifitas kebijakan dan prosedur, bagaimana cara penerapannya, konsistensinya dengan penerapan sebelumnya, dan oleh siapa penerapan tersebut dilakukan selama periode audit.

Jenis-Jenis Pengujian Substasial

Dua kategori umum pengujian substansial adalah

  1. Prosedur analisis yang merupakan suatu prosedur dalam menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidak beresan yang terjadi.
  2. Pengujian rincian atas transaksi atau neraca yang merupakan suatu pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya, tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: