Tugas 2 ( UU sektor publik )

Nama                   : Rhamadhan Paera

Nim            : 921 410 226

Kelas          : C/ ASP

Tugas         :1 Auditing Sektor Publik

 

UU NO. 1, UU NO. 15, UU NO. 17

 

  1. 1.      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 74 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang-undang ini karena undang-undang perbendaharaan Indonesia yang terakhir, yaitu UU No. 9 Tahun 1968 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang perbendaharaan Indonesia tahun 1925 Nomor 448 sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan Negara, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi modern.

Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

  1. Pengertian, ruang lingkup, dan asas umum perbendaharaan Negara
  2. Pejabat perbendaharaan Negara
  3. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan
  4. Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
  5. Penyelesaian kerugian Negara
  6. Pengelolaan keuangan badan layanan umum

 

 

  1. 2.      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Undang-undang inik terdiri dari 8 bab dan 29 pasal. Dasar epmikiran ditetapkannya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 23E UUD RI Tahun 1945.

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan  dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagai berikut:

  1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa
  2. Lingkup pemeriksaan.
  3. Standar pemeriksaan.
  4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan.
  5. Akses pemeriksa terhadap informasi
  6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern
  7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
  8. Pengenaan ganti kerugian Negara
  9. Sanksi pidana

 

  1. 3.      UNDANG –UNANG REPUBLIK INDONESIA NOMRO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 39 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang-undang ini adalah untuk mengakomdasi berebagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan Negara dan pengelolaan keuangan pemerintah Negara republic Indonesia, meskipun sebgaian masih menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Undang-undang ini mengatur tentang selut – beluk keuangan Negara, yang meliputi :

  1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara
  2. Asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara
  3. Kekuassaaan atas pengelolaan keuangan negara
  4. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD
  5. Hubungan keuangan antara Pemeritah Pusat dan Bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah/lembaga asing, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta,serta badan pengelolaan dan masyarakat.
  6. Pelaksanaan APBD dan APBN
  7. Pertangungjawaban pengelolaan keuangan Negara.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: