Tugas 1: Landasan Undang-Undang Sektor Publik

 

Nama  : Hardyanti Botutihe

Nim     : 921410165

Kelas   : C (S1 Akuntansi)

UU NO.1, UU.NO 15, DAN UU.NO 17

  1. 1.      UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN 2004  TENTANG  PERBENDAHARAAN NEGARA

 

 NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERBENDAHARAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikeloladalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;
  2. Bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perludilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD);
  3. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannegara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;
  4. Bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet(Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimanatelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

 

 

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLI INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

Beberapa hal yang di atur dalam undang – undang ini adalah:

  1. Pengertian, ruang lingkup, dan asas umum perbendaharaan negara
  2. Pejabat perbendaharaan negara
  3. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan
  4. Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
  5. Penyelesaian kerugian negara
  6. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

 

Undang – undang ini terdiri dari 15 bab dan 74 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang – undang ini karena Undang – Undang Perbendaharaan Indonesia yang terakhir, yaitu UU No.9 Tahun 1968 yang merupakan pembaharuan dari Undang – Undang Perbendaharaan Indonesia Tahun 1925 Nomor 448 sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, undang – undang tersebut perlu diganti dengan undang – undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi modern.

2.      UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Undang – undang ini terdiri dari 8 bab dan 29 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang – undang ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 23E UUD RI Tahun 1945.

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam undang – undang ini diatur hal – hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:

  1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa
  2. Lingkup pemeriksaan
  3. Standar pemeriksaan
  4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan
  5. Akses pemeriksa terhadap informasi
  6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern
  7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
  8. Pengenaan ganti kerugian negara
  9. Sanksi pidana

3.      UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Undang – undang ini terdiri dari 11 bab dan 39 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang – undang ini adalah untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia, meskipun sebagian masih menggunakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lama. Undang – undang ini mengatur tentang seluk – beluk keuangan negara, yang meliputi:

  1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara
  2. Asas – asas umum pengelolaan keuangan negara
  3. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
  4. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD
  5. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
  6. Pelaksanaan APBN dan APBD
  7. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: