TUGAS 2 Undang-Undang Sektor Publik

NAMA : MOH.ILHAM

NIM:921 410 150

KELAS : C

TUGAS: UU SEKTOR PUBLIK

UU NO.1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Mengapa perlu Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah? Karena ada Fakta kelemahan dibidang:

  1. Peraturan perundangan,
  2. Perencanaan & penganggaran,
  3. Pengelolaan perbendaharaan,
  4. Audit
  5. Perubahan kedudukan Bank Indonesia
  6. Semakin meningkatnya utang Pemerintah

Tujuan Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah? UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT

Apa yang harus dilakukan dalam Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah? Yaitu Institutional Reform yang meliputi aspek legalitas dan organisasi. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara menurut UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

  1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil,
  2. Profesionalitas,
  3. Proporsionalitas,
  4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,
  5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD” Reformasi Administratif yang dilakukan oleh UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara berupa perubahan paradigma dalam pengelolaan Keuangan Negara dari Financial Administration Ke Financial Management dengan landasan semangat “let
the managers manage” yang dikendalikan dengan ” Check & Balance Mechanism”

Asas Umum yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara berupa: Asas kesatuan, Asas universalitas, Asas tahunan dan Asas spesialitas

UU NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
  5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
  6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
  10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
  11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
  12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
  13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
  4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.
  5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
  7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
  9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
  11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

——————————————————————————————-

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: