Tugas 2 ( UNDANG UNDANG TENTANG SEKTOR PUBLIK )

NAMA                        :           FATHAN HUSAIN

KELAS                        :           C ( S1 AKUNTANSI)

MATA KULIAH      :        AUDITING SEKTOR PUBLIK

TUGAS                       :           UNDANG-UNDANG TENTANG SEKTOR PUBLIK

 

1. Landasan Undang-Undang Tentang sektor Publik

  1. a.      Undang-Undang No.1 Tahun 2005
  • Pasal 51:
    • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Nemdahara Umum Daerah  menyelenggarakan akuntansi atas transaki keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayan dan perhitungannya.
    • Kepala satua kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendaptan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
    • Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
  • Pasal 55 :
    • Ayat (1) : Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintanh daerah untuk disampaikan kepada guberrnur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
    • Ayat (2) : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaiakan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
  1. b.      Undang-Undang No.15 Tahun 2005
  • Pasal 16 :
    • Ayat (1) : Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteris (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (iii) kepatuahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

c. Undang-Undang No.17 Tahun 2004

  • Pasal 30/31 :
    • Presiden/GUbernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan  undang-undang tentang pertanggungjwaban  pelaksanaan APBN/APBD  kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan
    • Pasal 32  :
      • Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

       

    Link download materi => UNDANG UNDANG TENTANG SEKTOR PUBLIK

Tagged:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: