SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

OLEH

Hardyanti Botutihe

KELAS C, SEMESTER 6

Hubungan Kepemerintahan (Governance) dan Akuntabilitas

Harapan publik terhadap organisasi pemerintahan diartikulasikan dalam berbagai cara, tetapi semuanya terfokus pada organisasi dan bagaimana pimpinannya mengatur organisasi. Istilah yang sering digunakan berkaitan dengan pengaturan organisasi adalah kepemerintahan (governance) dan tanggung jawab pengelolaan (stewardship). Kepemerintahan mempunyai banyak pengertian. Dari segi fungsional, kepemerintahan ditinjau dari apakah pemerintah telah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. World Bank mendefinisikan kepemerintahan sebagai cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan social guna pembangunan masyarakat. Sementara itu UNDP mendefinisikan kepemerintahan sebagai penggunaan kesewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.

Kepemerintahan yang baik harus didukung dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Transparansi adalah unsur pembangun bagi akuntabilitas yang efektif. Transparansi berarti masyarakat dapat melihat dengan jelas aktivitas dari organisasi pemerintahan. Akuntabilitas harus didasarkan pada tingkatan tanggung jawab hierarkis dalam organisasi pemerintahan. Setiap individu dalam organisasi

pemerintahan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu, harus ada pembedaan akuntabilitas antara kegiatan-kegiatan yang dapat dikendalikan (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable activities) oleh setiap individu atau pejabat di dalam organisasi pemerintahan.

Peranan Sistem Pengendalian Intern Sektor Publik dalam Mendorong Kepemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas

Para pengambil kebijakan dan jajaran manajemen di sektor pemerintahan selalu berusaha untuk mencari cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, yang tercantum baik dalam perencanaan strategis maupun perencanaan operasional tahunan. Berbagai perkembangan sosial dan politik saat ini mengharuskan organisasi pemerintahan menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi juga mulai mempengaruhi sektor pemerintahan. Inisiatif e-government sudah mulai bergulir dengan munculnya berbagai sistem informasi sektor publik yang dapat diakses melalui internet. Hal ini semua memunculkan adanya kebutuhan akan sistem pengendalian intern pada lingkungan yang berbasis sistem komputer. Sumber daya manusia juga telah dipandang sebagai sumber daya yang paling kritikal bagi suatu organisasi sehingga memunculkan adanya kebutuhan manajemen modal intelektual (human/intellectual capital) sebagai bagian penting dalam sistem pengendalian intern.

Konsep Dasar Sistem Pengendalian Intern

1.        Definisi dan Tujuan Pengendalian Intern

Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) telah mengembangkan sebuah model untuk mengevaluasi pengendalian internal. Model tersebut telah diadaptasi sebagai kerangka pengendalian internal yang diterima umum dan diakui sebagai standar definitif, di mana organisasi harus mengukur efektivitas sistem pengendalian internnya. Pengendalian intern, sebagaimana didasarkan pada definisi yang terdapat dalam COSO Report, merupakan suatu proses yang menjadi komponen suatu manajemen organisasi yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai tercapainya tiga tujuan berikut:

  1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi,
  2. Keandalan pelaporan keuangan, dan
  3. Ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperanan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan.

2.        Unsur-Unsur Pengendalian Intern

  1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi sistem pengendalian internal yang memadai bagi organisasi melalui kepemimpinan, nilai bersama, dan budaya yang menekankan akuntabilitas untuk pengendalian. Unsur lingkungan pengendalian menentukan suasana organisasi dengan mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi akan kesadaran mereka terhadap pentingnya pengendalian.

  1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan penentuan langkah tindak yang tepat berkenaan dengan risiko tersebut.

Langkah- Langkah Penilaian Risiko

1)      Identifikasi risiko:

  • Berkaitan dengan tujuan-tujuan instansi
  • Komprehensif
  • Mencakup risiko-risiko yang berasal dari faktor internal dan eksternal, pada tingkatan organisasi maupun kegiatan

2)      Evaluasi risiko:

  • Estimasi signifikansi dari risiko
  • Menilai kemungkinan terjadinya risiko

3)      Penilaian atas tendensi organisasi terhadap risiko

4)      Pengembangan langkah tindak

  • Empat langkah tindak yang perlu dipertimbangkan: memindahkan, menerima, menghadapi atau menghentikan risiko-risiko. Menghadapi risiko adalah yang paling relevan dalam merancang pengendalian intern karena pengendalian intern yang efektif adalah mekanisme utama dalam menghadapi risiko.
  • Pengendalian-pengendalian yang tepat, baik pengendalian yang sifatnya mendeteksi ataupun pengendalian yang sifatnya mencegah.

Setelah risiko-risiko dapat diidentifikasikan, harus dianalisa kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari setiap risiko tersebut. Analisis risiko umumnya mencakup estimasi atas dampak risiko, menilai kemungkinan terjadinya, dan menentukan bagaimana mengelola risiko dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan.

  1. Aktivitas-Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, teknik-teknik, dan mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menjalankan arahan-arahan manajemen, contohnya proses untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Ada beberapa kelompok aktivitas pengendalian yang umumnya ada pada semua instansi, contohnya:

  • Evaluasi kinerja berjalan oleh pimpinan puncak dari instansi.
  • Evaluasi oleh manajemen pada setiap tingkatan manajerial.
  • Pengelolaan modal sumber daya manusia.
  • Pengendalian-pengendalian pada pemrosesan informasi.
  • Pengendalian fisik atas aset-aset yang rawan penyelewengan/kehilangan.
  • Penetapan dan evaluasi indikator-indikator dan ukuran-ukuran kinerja. Pemisahan tugas-tugas.
  • Pelaksanaan transaksi atau kegiatan dengan benar.
  • Pencatatan transaksi dan kegiatan yang akurat dan tepat pada waktunya.
  • Pembatasan akses atas sumber daya dan dokumen-dokumen serta akuntabilitas atas sumber daya dan dokumen-dokumen.
  • Dokumentasi yang layak atas transaksi-transaksi dan pengendalian intern.

 

Pada instansi-instansi yang menggunakan teknologi informasi pada sistem informasinya, ada beberapa aktivitas pengendalian yang khusus bagi mereka. Aktivitas-aktivitas pengendalian tersebut dikelompokkan dalam pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum diterapkan pada keseluruhan sistem informasi, yaitu mainframe, komputer, network, dan lingkungan pengguna sistem.

  1. Informasi dan Komunikasi

Dalam suatu sistem pengendalian intern yang baik, informasi harus dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain dalam organisasi yang membutuhkannya dan dalam bentuk dan kerangka waktu yang membantu mereka melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab lainnya. Suatu organisasi membutuhkan komunikasi berkenaan dengan kejadian-kejadian internal dan eksternal yang relevan, dapat diandalkan dan tepat waktu untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan-kegiatannya. Informasi diperlukan di seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkannya.

Manajemen teknologi informasi yang efektif sangat menunjang dalam penyelenggaraan pencatatan dan pengomunikasian informasi yang berguna, andal dan terus menerus. Berkenaan dengan penyediaan informasi dan komunikasi yang memadai, pada umumnya instansi pemerintah mengembangkan sistem informasi dengan subsistem yang terdiri dari:

1)      Subsistem akuntansi instansi yaitu subsistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan instansi.

2)      Subsistem akuntansi anggaran yaitu subsistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan pelaksanaan anggaran oleh instansi.

3)      Subsistem pelaporan ketaatan yaitu semua kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh instansi untuk memantau ketaatan secara keseluruhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi tersebut.

4)      Subsistem pelaporan operasi yaitu subsistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan indikator-indikator dan ukuran-ukuran kinerja yang digunakan oleh instansi tersebut pada setiap kegiatannya.

 

  1. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern harus menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan memastikan bahwa temuan-temuan audit dan evaluasi lainnya diselesaikan dengan segera. Pengendalian intern harus dirancang untuk memastikan bahwa pemantauan terus menerus terjadi sepanjang kegiatan normal organisasi. Pemantauan ini dilaksanakan secara terus-menerus dan melekat dalam kegiatan-kegiatan instansi. Pemantauan terus menerus ini meliputi aktivitas supervisi dan manajemen secara teratur, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Pemantauan:

  • Pemantauan terus menerus, dibangun dalam kegiatan normal instansi, yang meliputi aktivitas pembinaan, manajemen, dan tindakan lain yang dilakukan pegawai dalam menjalankan tugasnya.
  • Evaluasi khusus, yang cakupan dan frekuensinya bergantung pada penilaian risiko dan efektivitas dari pemantauan terus menerus.

Keterbatasan Pengendalian Intern

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen instansi pemerintahan berkenaan dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Alasan-alasan mengapa hanya dapat memberikan keyakinan memadai karena pengendalian intern memiliki kelemahan melekat pada sistem informasi dan pengendalian intern entitas karena hal-hal berikut:

1)      Biaya versus manfaat. Biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat-manfaat yang diharapkan dari sistem tersebut. Karena pengukuran yang akurat atas biaya dan manfaat tidak selalu memungkinkan, manajemen harus membuat estimasi-estimasi dan pertimbangan-pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara manfaat dan biaya.

2)      Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan yang tidak sah, seperti untuk keuntungan pribadi atau memperindah penyajian kinerja organisasi. Praktik-praktik pengabaian ini mencakup memberikan penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan pihak lain dengan menerbitkan dokumen-dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi-transaksi fiktif.

3)      Kesalahan-kesalahan dalam melakukan pertimbangan. Kadang-kadang, manajemen dan pegawai melakukan pertimbangan yang buruk dalam mengambil keputusan-keputusan atau dalam melakukan tugas rutin karena keterbatasan informasi, waktu atau tekanan-tekanan lain.

4)      Kolusi. Para pegawai yang secara bersama-sama (seperti pegawai yang melakukan pengendalian yang penting bersama-sama dengan pegawai atau rekanan lain) dapat menembus dan menutupi ketidakberesan sehingga tidak dapat dideteksi dengan sistem informasi dan pengendalian intern.

5)      Kegagalan sistem. Kegagalan dalam pengendalian-pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena pegawai tidak memahami instruksi atau membuat kesalahan karena kecerobohan, kealpaan atau kelelahan. Perubahan pegawai atau sistem atau prosedur dapat pula menyebabkan kegagalan sistem.

 

Aktivitas-aktivitas Pengendalian pada Sektor Publik

Pelaksanaan anggaran tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pengendalian. Suatu organisasi, seperti halnya pemerintah memerlukan pengendalian manajemen yang dapat memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Pengendalian manajemen, dalam konteks yang lebih luas, adalah cara bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif.

Tanggung Jawab Auditor dan Manajemen Berkaitan dengan Pengendalian Intern

Setelah memahami dasar-dasar Sistem Pengendalian Intern/Manajemen Sektor Publik, hal yang perlu dilakukan oleh auditor adalah memahami pengendalian intern organisasi pemerintah yang diauditnya. Pemahaman atas pengendalian sangat penting bagi auditor dan secara khusus dimasukkan ke dalam standar auditing yang berlaku umum. Dalam standar pekerjaan lapangan disebutkan: “Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan” Meskipun pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen, informasi mengenai pengendalian seringkali membantu auditor memutuskan apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar. Laporan keuangan tidak akan diharapkan menyajikan secara wajar posisi keuangan jika pengendalian internal yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan tidak memadai. Akan tetapi, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan meskipun pengendalian internal tidak mendorong efisiensi dan efektivitas. Selain itu pemahaman atas pengendalian intern juga membantu dalam penilaian ketaatan organisasi terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu auditor berkepentingan terhadap pengendalian internal yang berkenaan dengan keandalan data, terutama yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

 

Tujuan Pemahaman dan Penilaian atas Pengendalian Intern

Untuk audit keuangan, auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern untuk tiga tujuan, yaitu:

1)      Menilai risiko pengendalian,

2)      Menentukan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian-pengujian yang dilakukan atas pengendalian, ketaatan dan substantif.

3)      Menyatakan pendapat atau membuat laporan atas pengendalian intern berkenaan dengan laporan keuangan dan ketaatan.

Risiko pengendalian dinilai secara terpisah untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan dalam setiap siklus akuntansi. Sedangkan untuk audit atas laporan kinerja, auditor harus mendapatkan pemahaman atas unsur-unsur pengendalian intern yang berkaitan dengan keberadaan, kelengkapan, dan penilaian asersi yang relevan dengan ukuran-ukuran kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP, untuk laporan pengendalian-pengendalian yang tidak dirancang dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam audit keuangan, auditor mengevaluasi pengendalian intern, yang telah dirancang dan dilaksanakan manajemen, untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi, yaitu:

1)      Keandalan laporan keuangan (pengendalian laporan keuangan). Transaksi-transaksi dicatat, diproses, dan diringkas untuk memungkinkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, aset diamankan dari kerugian yang diakibatkan oleh perolehan, penggunaan dan pelepasan yang tidak sah. Pengendalian-pengendalian yang berkaitan dengan tujuan ini sering disebut sebagai pengendalian akuntansi.

2)      Ketaatan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pengendalian ketaatan). Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan (a) peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan anggaran dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan, dan (b) semua peraturan dan kebijakan lainnya yang ditetapkan bagi instansi tersebut. Pengendalian-pengendalian yang berkaitan dengan tujuan ini sering disebut sebagai pengendalian administratif.

Sementara itu, berkaitan dengan audit atas kinerja, auditor memperoleh pemahaman atas unsur-unsur pengendalian intern dari ukuran-ukuran kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja dalam hal asersi keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Auditor harus melaporkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam rancangan pengendalian intern dan pelaksanaan pengendalian intern. Dalam memperoleh pemahaman terhadap pengendalian intern suatu instansi, auditor harus mendapatkan pemahaman akan rancangan pengendalian-pengendalian yang relevan dan juga apakah pengendalianpengendalian tersebut dijalankan sebagaimana mestinya dalam kegiatankegiatan instansi. Oleh karena itu, auditor harus menentukan apakah instansi yang diperiksanya menggunakan pengendalian-pengendalian tersebut, bukan hanya memastikan bahwa pengendalian-pengendalian tersebut ada dalam prosedur tertulis.

Dalam tahapan pemahaman atas pengendalian intern ini, auditor harus menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memberikan keyakinan yang memadai bahwa salah saji, kerugian, atau ketidaktaatan yang material berkenaan dengan laporan dapat dicegah atau ditemukan selama periode yang diaudit. Dalam hal audit ketaatan, maka auditor harus menentukan apakah pengendalian intern telah memberikan keyakinan bahwa transaksi/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bila auditor akan memberikan pendapatnya atas pengendalian intern, ia membuat kesimpulan terpisah atas pengendalian intern pada akhir periode.

 

Jenis-Jenis Pengendalian Yang Perlu Dipahami Auditor

Pengendalian-pengendalian yang perlu dipahami oleh auditor pada umumnya dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian pengamanan, pengendalian anggaran, pengendalian ketaatan, dan pengendalian operasional. Tiga jenis pengendalian pertama, pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian pengamanan dan pengendalian anggaran, berkaitan erat dengan tujuan keandalan laporan keuangan.

 

Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman atas Pengendalian Intern

Dalam tahap ini, auditor harus melakukan dan mendokumentasikan berbagai prosedur yang digunakan untuk memahami sistem informasi dan lingkungan pengendalian entitas. Sistem informasi yang dipelajari berkaitan dengan sistem informasi untuk pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan yang relevan (termasuk ukuran-ukuran pengendalian intern yang dilaporkan). Prosedur-prosedur yang digunakan terdiri dari:

a)        Menelaah pengalaman sebelumnya dengan entitas;

b)        Menanyai pimpinan, manajemen, dan staf yang sesuai;

c)        Menginspeksi dokumen-dokumen dan catatan-catatan;

d)       Mengamati kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas instansi pemerintah tersebut.

Ketika auditor mempunyai pengalaman sebelumnya dengan entitas yang diaudit, kertas kerja audit tahun sebelumnya telah berisi banyak sekali informasi yang relevan untuk audit tahun berjalan. Kertas kerja yang ada harus berisi informasi tentang jenis-jenis kesalahan yang ditemukan dalam audit sebelumnya dan penyebab kesalahan-kesalahan tersebut. Auditor dapat menindaklanjuti informasi ini untuk menentukan apakah tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan oleh manajemen entitas. Dokumen-dokumen yang relevan juga harus diinspeksi, seperti bagan organisasi, keputusan-keputusan yang bersifat kebijakan, catatan-catatan keuangan, dan dokumentasi-dokumentasi lainnya. Inspeksi ini akan memunculkan berbagai pertanyaan tentang pengendalian-pengendalian tertentu dan perubahan-perubahan kondisi. Untuk semakin memperkuat pemahaman atas beberapa aspek kegiatan dan prosedur pengendalian, auditor dapat melakukan penelaahan transaksi secara walk-trough. Untuk melaksanakan prosedur ini, satu atau beberapa transaksi dari setiap kegiatan utama ditelusuri melalui jejak transaksinya, dan pada saat bersamaan diidentifikasi dan diamati kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur pengendalian yang terkait.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: